CEK FAKTA: Beredar Tautan Cek Penerima BSU Oktober 2025, Asli atau Palsu?

SuaraSumbar.id - Beredar luas di media sosial sebuah tautan yang mengklaim dapat digunakan untuk mengecek penerima BSU Oktober 2025.

Unggahan itu mengajak warganet untuk segera memasukkan data pribadi. Namun, klaim tersebut dibantah oleh sumber resmi.

Lantas, benarkah tautan tersebut?

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, data dari situs resmi Kemnaker (bsu.kemnaker.go.id) menegaskan informasi itu tidak benar.

Tautan yang beredar justru mengarah ke formulir digital yang meminta nama lengkap dan nomor Telegram aktif, dan kemungkinan besar merupakan upaya phishing atau pencurian data pribadi.

Dalam situs resmi, BSU 2025 disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan mekanisme pengecekan dilakukan melalui portal resmi bsu.kemnaker.go.id.

Berdasarkan artikel “Waspada Hoaks! Begini Cara Resmi Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Syarat Penerimanya”, hoaks terkait pencairan BSU Oktober 2025 telah beredar sebelumnya.

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran BSU 2025 telah selesai pada periode Juni–Juli, dengan total bantuan Rp 600.000.

Bagaimana Cara Resmi Cek Penerima BSU 2025?

- Kunjungi situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id, lalu masukkan NIK untuk mengecek status.
- Gunakan portal BPJS Ketenagakerjaan, yakni bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, isi data pribadi seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan email.
- Aplikasi Pospay juga dapat dijadikan jalur alternatif pengecekan, terutama jika akun publik atau pihak pos terlibat dalam proses pencairan.

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, salah satu syarat penerima BSU 2025 adalah status aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, pendapatan maksimal Rp 3,5 juta, serta eksklusif dari ASN, TNI/Polri, atau penerima bantuan sosial lain seperti PKH.

Kesimpulan

Klaim tautan cek BSU Oktober 2025 adalah berita hoaks. Tautan tersebut bukan bagian dari sistem resmi pemerintah dan memuat unsur phishing.

Penyaluran BSU 2025 telah resmi ditetapkan hanya pada periode Juni–Juli dengan nominal Rp 600.000.

Masyarakat harus selalu memverifikasi informasi melalui situs resmi (go.id) dan tidak membagikan tautan mencurigakan yang meminta data pribadi.