Cara Urus Surat Cerai Lewat e-Court dan Pengadilan 2025, Lengkap dengan Syaratnya

SuaraSumbar.id - Pemerintah mencatat bahwa jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 399.908 kasus. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya tetapi tetap menjadi perhatian serius.

Dalam kondisi ini, surat cerai menjadi dokumen penting, sehingga memahami cara mengurus surat cerai yang sah melalui e-Court atau secara offline sangat diperlukan agar hak-hak pihak yang bercerai terlindungi.

Berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah penyebab paling banyak perceraian di Indonesia, mencapai 251.125 kasus pada 2024. Faktor ekonomi menduduki posisi kedua, dengan 100.198 kasus, mengalahkan KDRT, judi, dan mabuk.

Penerapan cara mengurus surat cerai via sistem online diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

Melalui e-Court, tersedia modul seperti:

- e-Filing untuk pendaftaran gugatan secara online
- e-Payment pembayaran panjar biaya perkara secara virtual
- e-Summons pemanggilan pihak secara elektronik
- e-Litigasi (persidangan elektronik) dan pengiriman dokumen seperti replik, duplik, jawaban secara online

Syarat dan Prosedur Offline (Pengadilan Agama atau Negeri)

- Surat nikah asli dan salinan legalisir bermaterai
- KTP, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran anak jika ada
- Dokumen tambahan bila terdapat harta bersama atau alamat tergugat tidak jelas

Tata cara offline terbagi berdasarkan agama:

1. Pengadilan Agama (Muslim)

Cerai gugat atau cerai talak, termasuk mediasi, sidang, ikrar talak jika berlaku, dan penerbitan akta cerai maksimal 7 hari setelah putusan tetap.

2. Pengadilan Negeri (non Muslim)

Gugatan diajukan ke pengadilan negeri domisili tergugat, mediasi, putusan, kemudian akta cerai diterbitkan oleh Dinas Dukcapil setelah dokumen lengkap.

Biaya dan Hak Asuh Anak

Tahun 2025, kisaran biaya perceraian:

1. Pengadilan Agama - mulai Rp1,54 juta

2. Pengadilan Negeri - mulai Rp1,64 juta

Untuk masyarakat tidak mampu, tersedia layanan prodeo dengan surat keterangan tidak mampu.

Dalam hal hak asuh anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menetapkan bahwa anak di bawah 12 tahun biasanya diasuh oleh ibu, walau hakim tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.