Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Senin, 28 April 2025 | 18:12 WIB
Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, saat menjawab pertanyaan awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Istana Gubernur Sumbar, Senin (28/4/2025). [Suara.com/ Riki Chandra]

Helvi optimistis dengan kinerja NPL di Sumatera, mengingat lima dari 10 provinsi mencatatkan NPL UMKM di bawah satu persen. Aceh menjadi provinsi dengan NPL terendah hanya 0,01 persen, sedangkan Sumatera Utara mencatatkan NPL tertinggi di Sumatera dengan 3,1 persen.

"Kalau kita lihat, ada perlambatan penyaluran KUR di Pulau Sumatera pada kuartal pertama tahun ini, tetapi NPL di Pulau Sumatera justru menurun," ujar Helvi.

Meski mengalami perlambatan, penyaluran KUR di Sumatera tetap tumbuh positif, yakni sekitar 3 hingga 4 persen pada Januari-Maret 2025. Pagu KUR yang sudah melalui proses akad di Sumatera mencapai 27 persen dari realisasi nasional atau sekitar Rp 17 triliun.

Secara nasional, hingga kuartal pertama 2025, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 76 triliun, setara 26 persen dari target Rp 300 triliun. Sejak pertama kali diluncurkan, program ini telah menjangkau 44,06 juta debitur dengan total pagu Rp 1.473 triliun.

Kondisi industri perbankan nasional pun tetap solid. Rasio Kecukupan Modal (CAR) perbankan nasional tercatat stabil di level 27 persen pada tahun lalu, menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih kuat.

Helvi memahami kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, ia menekankan, fleksibilitas yang ditawarkan oleh program KUR memungkinkan bank tetap menjalankan fungsi intermediasinya tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian.

"Fleksibilitas dalam program KUR memberikan ruang kepada bank untuk tetap ekspansif, tentu dengan menjaga kualitas kredit agar industri perbankan nasional tetap sehat," tutup Helvi Moraza.

Load More