Ratusan THL "Geruduk" Balai Kota Padang Panjang, Tolak Diberhentikan hingga Desak Diangkat Jadi PPPK

SuaraSumbar.id - Ratusan pegawai non-ASN menggelar aksi aksi damai di halaman kantor Balai Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (19/11/2024). Para tenaga harian lepas (THL) menolak diberhentikan per 1 Januari 2025 hingga mendesak diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain itu, para THL Pemkot Padang Panjang juga menolak sistem outsourcing dan mendesak pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk THL dalam APBD 2025.

Para THL yang menggelar aksi damai itu berasal dari berbagai OPD di Pemkot Padang Panjang. Mereka kecewa karena terbatasnya formasi P3K yang dibuka oleh pemerintah daerah tersebut.

Diketahui, Pemkot Padang Panjang hanya membuka 71 formasi untuk PPPK, padahal jumlah THL di daerah tersebut mencapai 1.400 orang.

Pj Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra mengatakan bahwa tidak akan ada pemberhentian THL pada 1 Januari 2025. Ia juga memastikan Pemkot akan tetap mengalokasikan anggaran bagi THL dan PPPK dalam APBD 2025.

“Saya tegaskan, tidak ada pemberhentian per 1 Januari 2025. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk THL pada APBD 2025. Kami sedang melakukan pendataan pegawai non-ASN/THL di Padang Panjang, sejalan dengan arahan pemerintah pusat,” jelas Sonny.

Menurut Sonny, seluruh kebijakan akan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pemkot Padang Panjang tengah berupaya mencarikan solusi terbaik agar para pegawai non-ASN tidak dirumahkan.

“Penerimaan PPPK gelombang kedua akan segera dibuka. Kami minta para THL mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan pegawai non-ASN agar bisa di angkat menjadi PPPK sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa proses pendataan terhadap THL akan berlangsung hingga akhir Desember 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pegawai honorer atau sejenisnya yang tidak tercatat dalam sistem kepegawaian nasional.

“Undang-undang tentang ASN meminta kita menyelesaikan pendataan hingga 31 Desember 2024. Nantinya, ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK, sementara posisi lainnya akan melalui mekanisme outsourcing sesuai peraturan,” tambah Sonny.