SuaraSumbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, memastikan bahwa perubahan nomenklatur sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, masih selaras dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di provinsi tersebut.
Menurut Audy, Pemprov Sumbar belum berencana untuk mengubah nomenklatur OPD, meski beberapa kementerian kini memiliki struktur baru.
"Nomenklaturnya memang berubah, tetapi secara umum masih sama. Kita belum berencana untuk menyesuaikan nomenklatur OPD di provinsi," ujar Audy Joinaldy, dikutip dari Antara, Kamis (7/11/2024).
Diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara itu, di Pemprov Sumbar, OPD terkait masih berada dalam satu struktur yaitu Dinas Pariwisata.
Contoh lain adalah Kementerian Koperasi yang terpecah menjadi dua kementerian baru, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Namun, menurut Audy, Dinas Koperasi dan UKM di Sumbar masih relevan dengan struktur baru ini, sehingga belum diperlukan penyesuaian OPD.
Audy mengatakan, bahwa beberapa OPD di Sumbar bahkan sudah lebih dahulu melakukan pemisahan sebelum ada perubahan di tingkat kementerian. Misalnya, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan yang kini masing-masing memiliki kementerian sendiri.
“Sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan, yang dipecah lagi antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini malah sangat menguntungkan,” ujarnya.
Di Sumbar, OPD terkait lingkungan hidup juga mencerminkan struktur kementerian baru. Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya berinduk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini mengikuti perubahan di mana kementerian ini juga telah terpecah.
"Kalau kementerian dan OPD-nya masih cocok, kita tidak akan melakukan penyesuaian. Untuk saat ini, kita tetap menggunakan struktur yang ada,” katanya.
Meski begitu, Audy tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di masa mendatang jika memang dibutuhkan.
Berita Terkait
-
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau SF Hariyanto
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
KPK Klarifikasi, Tidak Ada Penggeledahan Mobil Plt Gubernur dan Sekda Riau
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
- 7 Bedak Anti Luntur Kena Keringat saat Cuaca Panas, Makeup Tetap On Seharian
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 4 HP Tahan Air yang Bisa Digunakan saat Berenang, Anti Rusak dan Anti Rewel
Pilihan
-
Berkas 4 Oknum BAIS TNI Tersangka Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Dilimpahkan ke Otmil
-
Resmi! Lurah Kalisari Dinonaktifkan Buntut Skandal Tangani Laporan di JAKI Pakai Foto AI
-
Efek Konflik Global: Plastik Langka, Pedagang Siomay hingga Penjual Jus Tercekik Biaya Produksi
-
Serangan Brutal di Istanbul, 3 Orang Tewas di Dekat Konsulat Israel
-
Piala AFF 2026: Kalahkan Malaysia, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Semifinal
Terkini
-
Warga Ramai-ramai Menambang Emas di Limapuluh Kota, Dipicu Harga Gambir Anjlok
-
KUR Rp 2,34T dari BRI Regional Office Palembang Siap Jadikan UMKM Semakin Produktif
-
Emak-emak Dibegal Pulang dari Pasar di Pasaman, Emas 42 Gram Raib, Ternyata Sang Driver Terlibat!
-
Jalan Lintas Sungai Penuh-Tapan: Sempat Lumpuh Akibat Longsor, Kini Kembali Dapat Dilalui
-
Efisiensi BBM, Gubernur Sumbar Instruksikan Kepala OPD Batasi Penggunaan Kendaraan Dinas