SuaraSumbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, memastikan bahwa perubahan nomenklatur sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, masih selaras dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di provinsi tersebut.
Menurut Audy, Pemprov Sumbar belum berencana untuk mengubah nomenklatur OPD, meski beberapa kementerian kini memiliki struktur baru.
"Nomenklaturnya memang berubah, tetapi secara umum masih sama. Kita belum berencana untuk menyesuaikan nomenklatur OPD di provinsi," ujar Audy Joinaldy, dikutip dari Antara, Kamis (7/11/2024).
Diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara itu, di Pemprov Sumbar, OPD terkait masih berada dalam satu struktur yaitu Dinas Pariwisata.
Contoh lain adalah Kementerian Koperasi yang terpecah menjadi dua kementerian baru, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Namun, menurut Audy, Dinas Koperasi dan UKM di Sumbar masih relevan dengan struktur baru ini, sehingga belum diperlukan penyesuaian OPD.
Audy mengatakan, bahwa beberapa OPD di Sumbar bahkan sudah lebih dahulu melakukan pemisahan sebelum ada perubahan di tingkat kementerian. Misalnya, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan yang kini masing-masing memiliki kementerian sendiri.
“Sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan, yang dipecah lagi antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini malah sangat menguntungkan,” ujarnya.
Di Sumbar, OPD terkait lingkungan hidup juga mencerminkan struktur kementerian baru. Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya berinduk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini mengikuti perubahan di mana kementerian ini juga telah terpecah.
"Kalau kementerian dan OPD-nya masih cocok, kita tidak akan melakukan penyesuaian. Untuk saat ini, kita tetap menggunakan struktur yang ada,” katanya.
Meski begitu, Audy tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di masa mendatang jika memang dibutuhkan.
Berita Terkait
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Berapa UMP Sumbar 2025? Kenaikannya Tak Sampai Rp 200 Ribu!
-
Teguh Setyabudi Rombak Lagi Jajaran Pejabat di Jakarta, Ini Nama-nama yang Dimutasi
-
KPU Warning Cagub Sumbar yang Berstatus Kepala Daerah: Wajib Cuti Pilkada 2024, Jangan Pakai Fasilitas Negara!
-
Gubernur Sumbar Desak Cabut Aturan Lepas Jilbab Paskibraka di IKN: Melecehkan Ajaran Agama dan Melanggar Konstitusi!
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Benarkah Uang Pensiun Kena Pajak 25 Persen? Ini Penjelasannya
-
5 Desain Rumah 5x5 Minimalis, Solusi Hunian Modern di Lahan Sempit!
-
CEK FAKTA: Raja Yordania Ingatkan Prabowo Tak Kirim Pasukan ke Palestina, Benarkah?
-
Tere Liye "Labrak" Pemuja Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK: Berhentilah Jilati Pejabat, Tolol!
-
7 Desain Rumah 6x10 Paling Populer, Bikin Hunian Mungil Terlihat Mewah!