SuaraSumbar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, memastikan bahwa perubahan nomenklatur sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, masih selaras dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di provinsi tersebut.
Menurut Audy, Pemprov Sumbar belum berencana untuk mengubah nomenklatur OPD, meski beberapa kementerian kini memiliki struktur baru.
"Nomenklaturnya memang berubah, tetapi secara umum masih sama. Kita belum berencana untuk menyesuaikan nomenklatur OPD di provinsi," ujar Audy Joinaldy, dikutip dari Antara, Kamis (7/11/2024).
Diketahui, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kini dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara itu, di Pemprov Sumbar, OPD terkait masih berada dalam satu struktur yaitu Dinas Pariwisata.
Contoh lain adalah Kementerian Koperasi yang terpecah menjadi dua kementerian baru, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Namun, menurut Audy, Dinas Koperasi dan UKM di Sumbar masih relevan dengan struktur baru ini, sehingga belum diperlukan penyesuaian OPD.
Audy mengatakan, bahwa beberapa OPD di Sumbar bahkan sudah lebih dahulu melakukan pemisahan sebelum ada perubahan di tingkat kementerian. Misalnya, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan yang kini masing-masing memiliki kementerian sendiri.
“Sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan, yang dipecah lagi antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini malah sangat menguntungkan,” ujarnya.
Di Sumbar, OPD terkait lingkungan hidup juga mencerminkan struktur kementerian baru. Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya berinduk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini mengikuti perubahan di mana kementerian ini juga telah terpecah.
"Kalau kementerian dan OPD-nya masih cocok, kita tidak akan melakukan penyesuaian. Untuk saat ini, kita tetap menggunakan struktur yang ada,” katanya.
Meski begitu, Audy tidak menutup kemungkinan adanya perubahan di masa mendatang jika memang dibutuhkan.
Berita Terkait
-
KPU Warning Cagub Sumbar yang Berstatus Kepala Daerah: Wajib Cuti Pilkada 2024, Jangan Pakai Fasilitas Negara!
-
Gubernur Sumbar Desak Cabut Aturan Lepas Jilbab Paskibraka di IKN: Melecehkan Ajaran Agama dan Melanggar Konstitusi!
-
Baliho Audy Joinaldy dan Arief Muhammad Ramai di Kota Padang, Sinyal Duet Maju Pilgub Sumbar 2024?
-
Profil Mahyeldi: Karier Politik Moncer, Jadi Gubernur Saat Jabat Wako Padang, Kini Maju Pilgub Sumbar dengan Wakil Baru
-
Sosok Audy Joinaldy: Dipinang Mahyeldi di Makassar, "Ditinggalkan" di Tanah Minang Jelang Pilgub Sumbar 2024
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Polres Pariaman Ungkap Pemilik Ganja 11,7 Kilogram, Pelaku Ternyata Narapidana Narkoba
-
Rendang Diusulkan Jadi Warisan Budaya UNESCO, Ini Kata Kementerian Kebudayaan
-
Kantor MUI Sumbar Dibangun di Kawasan Masjid Syekh Khatib Al Minangkabawi, Bangunan 5 Lantai Senilai Rp 24 Miliar
-
Plt Gubernur Sumbar Soroti Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2024: Bisa Menghambat Pemilihan!
-
Pria Lansia Tewas Usai Terseret Arus Sungai di Kota Padang