Daftar Daerah Rawan Bencana Jelang Pilkada Serentak 2024 versi BNPB, 4 Kabupaten di Sumbar

SuaraSumbar.id - Jelang Pilkada serentak 2024, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memetakan sejumlah wilayah kabupaten dan kota yang dinilai rawan bencana alam di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana selama proses pesta demokrasi berlangsung. Diketahui, Pilkada 2024 akan digelar pada November mendatang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, pemetaan kawasan rawan bencana berdasarkan catatan kejadian bencana alam dalam 10 tahun terakhir, terutama di bulan November.

Wilayah Indonesia sering kali menghadapi kondisi alam yang dinamis, baik dari fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan, hingga La Nina yang memicu musim hujan ekstrem, serta ancaman gempa bumi.

Menurut data BNPB, sejumlah daerah di Pulau Sumatera yang masuk kategori rawan bencana antara lain Aceh (Aceh Singkil, Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Jaya), Sumatera Barat (Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok), Sumatera Utara (Medan, Padang Sidempuan, Deli Serdang), dan Riau (Kampar, Indragiri Hilir). Semua wilayah ini berpotensi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.

Selain itu, di Pulau Kalimantan, daerah rawan bencana meliputi Kalimantan Selatan (Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu), Kalimantan Barat (Singkawang, Putussibau, Sintang), serta Kalimantan Tengah (Barito, Kotawaringin Barat, Kapuas, Murung Raya).

Sementara di Pulau Jawa, mayoritas kabupaten/kota seperti Pacitan, Sukabumi, Boyolali, Tulung Agung, dan Demak juga masuk dalam daftar kawasan berisiko tinggi.

Abdul menekankan bahwa daerah-daerah tersebut sering mengalami dampak signifikan dari bencana alam, dengan jumlah korban jiwa ratusan hingga ribuan, serta kerusakan rumah dan fasilitas publik yang mencapai lebih dari 50-100 unit. Jenis bencana yang paling umum adalah banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan gempa bumi.

Informasi ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara Pilkada untuk melakukan mitigasi risiko bencana.

BNPB juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, yang menurut prediksi BMKG akan mencapai puncaknya pada November 2024 hingga Maret 2025. (antara)