Gubernur Sumbar dan Andre Rosiade Lapor Kementerian PUPR, Bahas Percepatan Tol hingga Flyover Sitinjau Lauik

Rachman juga menyampaikan pesan kepada Gubernur Mahyeldi dan Andre Rosiade, agar mendukung proses pembebasan lahannya. Sebab, biasanya setelah penandatanganan kontrak, ada hal yang menjadi tugas bersama, yakni terkait pembebasan lahan.

Selain masalah jalan Air Dingin, Flyover Sitinjau, sambung Rachman, pihaknya juga telah menerima beberapa item usulan pembangunan insfrastruktur lainnya dari Sumbar. Saat ini usulan tersebut sedang dalam proses evaluasi, sebelum nantinya akan dibahas secara lebih detail.

“Ada beberapa item usulan dari Sumbar yang kini tengah dalam tahap evaluasi, seperti adanya longsoran di 20 titik, juga ada jembatan yang hancur. Termasuk konstruksi jalan 18 kilometer. Semua itu nanti akan kami bahas lebih detail, kalau semua usulan itu disetujui, diperkirakan pengerjaannya butuh tiga tahun,” katanya.

Khusus untuk pembangunan jalan daerah, Rachman mengungkapkan, awalnya untuk pembangunan jalan daerah ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun, kemudian berkurang menjadi Rp7,8 triliun dan sekarang tinggal lagi Rp900 miliar. “Dengan anggaran yang tinggal Rp900 miliar, sulit kita programkan. Namun, meski demikian kita sudah selamatkan anggaran untuk Sumbar, yang beberapa waktu lalu telah kita salurkan” ungkapnya.

Rachman mengungkapkan, untuk pembangunan jalan daerah di Sumbar, ruas jalan yang telah dilakukan reservasi, yakni Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio di Kabupaten Agam, rusa jalan Piobang-Koto Panjang dan Tanjung Pati-Simalanggang di Kabupaten Limapuluh Kota. “Jalan daerah kabupaten ini nilainya Rp25 miliar. Jadi ada tiga kegiatan dua paket nantinya,” terangnya.

Sementara terkait kelanjutan pembangunan akses jalan ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Rachman mengatakan, sisa panjang 5 kilometer yang belum selesai akan dituntaskan secepatnya. Ia menambahkan, ada usulan baru terkait kelanjutan akses Teluk Tapang Bungo Tanjung. Rachman mengatakan pihaknya sudah meminta BPJN Sumbar menindaklanjuti. Hasilnya BPJN Sumbar mengusulan anggaran untuk pembangunan jalan sepanjang Rp8,8 kilometer.

“Dalam pembangunannya, ada tiga jembatan yang belum terbangun. Dari data yang ditindaklanjuti, desain masih disiapkan. Izin pinjam pakai lahan hutan belum ada. Kami minta bantuan Pak Gubernur untuk menyegerakan ini. Juga ada jalan yang juga dimanfaatkan angkutan tambang sepanjang 5,6 kilometer. Kita minta daerah untuk penanganannya,” terangnya.

Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung pembangunan jalan di Lembah Anai yang terputus akibat banjir bandang. Rachman mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba mecari pos dana untuk kelanjutan pembangunannya. Saat ini, upaya itu masih berproses, kebutuhannya lebih kurang Rp 400 miliar.

“Pos dananya kita usahakan. Progres pembangunannya sudah 40 persen. Diusahakan selesai akhir Oktober 2024. Ada beberapa kendala dalam pembangunannya. Seperti ada masyarakat yang memaksa lewat yang mengganggu konstruksi. Tapi itu sudah bisa diselesaikan,” terangnya.

Sedangkan terkait kelanjutan pembangunan jalan tol, Rachman menegaskan, yang perlu didorong saat ini kelanjutan pembangunan Jalan Tol Ruas Payakumbuh-Pangkalan menggunakan pembiayaan JICA dari Jepang.