SuaraSumbar.id - Dua daerah di Sumatera Barat (Sumbar) memiliki calon perseorangan yang sedang berjuang ikut bertarung pada Pilkada 2024. Hal itu dinyatakan Ketua divisi Sosialisasi, Pendidikan pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi.
"Pilkada 2024 di Sumbar hanya Bukittinggi dan Lima Puluh Kota yang memiliki calon perseorangan dan KPU sudah melakukan verifikasi administrasi bagi calon perseorangan," kata Jons, Kamis (20/6/2024) malam.
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Solok dua periode itu mengatakan, Pilkada serentak merupakan pertama seluruh Indonesia, tetapi Sumbar sudah memulainya sejak 2005.
Sejak KPU RI melakukan peluncuran tahapan pada 31 Mei 2024, pihaknya sudah melakukan berbagai tahapan seperti penerimaan pendaftaran pemantau pemilihan. Namun, sampai saat ini, belum ada ormas ataupun LSM yang mendaftar untuk jadi pemantau Pemilihan serentak kepala Daerah di Sumbar.
KPU juga sudah membentuk badan adhoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Kami juga sudah merekrut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau petugas Coklit (pencocokan dan penelitian) yang hari ini diumumkan. Setelah PPDP atau Pantarlih di Lantik mereka langsung melakukan coklit di lapangan," ujarnya.
Menurutnya, tantangan Pemilihan kepala Daerah adalah bencana alam hingga berita hoaks. "Ini yang harus diantisipasi bersama-sama dan berharap semua pihak bisa bekerjasama untuk menekan berita hoax," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Solok Selatan Ade Kurnia Zelli mengatakan, pelaksanaan pencoblosan serentak dilakukan 27 November 2024 dan mulai Senin24/6 sudah mulai coklit dan penelitian data pemilih.
"Data pemilih ini merupakan proses yang paling panjang dan juga salah satu yang paling krusial dalam pemilihan nanti," ujarnya.
Untuk pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024.
Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada 2024.
"Kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya di tangan penyelenggara tetapi menjadi tugas kita bersama," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
- 'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Running Asics Diskon di Sports Station, Potongan Harga hingga 64 Persen
Pilihan
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
Terkini
-
Pemuda di Batam Alami Insiden Tak Terduga, Jari Tersangkut di Shock Motor Saat Iseng
-
Gen Diabetes Bukan Vonis, Gaya Hidup Sehat Jadi Kunci
-
Padang Pariaman Bebaskan Denda Tunggakan PBB-P2, Warga Bisa Bayar Pajak hingga 10 Agustus
-
4 Tes Darah yang Wajib Dipantau Pria Dewasa, Bisa Bantu Cegah Penyakit Ini
-
BRI Tolak Berbagai Bentuk Penyimpangan yang Merugikan Negara dan Masyarakat