Transaksi Nontunai Dongkrak Transparansi Daerah, Pemprov Sumbar Klaim Sudah Terapkan 100 Persen

SuaraSumbar.id - Transaksi nontunai dalam pengelolaan pemerintahan merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Hal itu diungkapkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumbar 2024, Kamis (21/3/2024).

"Modernisasi dapat kita pahami sebagai peningkatan dan kemajuan dalam pengelolaan pemerintah, salah satunya transaksi nontunai untuk transparansi," katanya.

Mahyeldi mengapresiasi TP2DD sebagai salah satu upaya terpadu dalam memaksimalkan realisasi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah.

"Patut dipahami, bahwa salah satu tuntutan kemajuan adalah transparansi atau keterbukaan. Kita di Pemprov Sumbar Alhamdulillah saat ini sudah 100 persen nontunai. Namun beberapa pemerintah kabupaten/kota realisasinya masih rendah," ujarnya.

Ia menyebut salah satu kendala di daerah adalah sarana prasarana pendukung. Oleh karena itu Pemprov Sumbar menurutnya sudah menyurati Kementerian Kominfo untuk permintaan Base Transceiver Station (BTS) guna mendukung peningkatan transaksi nontunai di daerah.

Mahyeldi mengatakan elektronifikasi dan transaksi nontunai dalam penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pengembangan dalam kegiatan ekonomi daerah, mendorong optimalisasi PAD, meningkatkan akses akan keuangan, sekaligus meningkatkan kontrol atas keuangan.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Sumbar Endang Kurnia Saputra menyebutkan saat ini 20 Pemda yang ada di Sumbar telah menerapkan elektronifikasi dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, untuk penerapan realisasi transaksi nontunai, baru Pemprov Sumbar yang sudah menerapkan 100 persen.

"Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama jajaran perbankan lain di Sumbar, berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi realisasi nontunai di seluruh Pemda di Sumbar. Minimal realisasinya 85 persen di setiap daerah," katanya.