Kasus Dugaan Penyelewengan Anggaran Kemahasiswaan Unand Diusut, Kejari Padang Sudah Periksa 10 Orang

SuaraSumbar.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sedang menyelidiki kasus dugaan penyelewengan anggaran kemahasiswaan Universitas Andalas (Unand).

"Penyelidikan terus berjalan sampai sekarang, kami telah memeriksa sepuluh orang untuk dimintai keterangan," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang, Afliandi, dikutip dari Antara, Kamis (9/11/2023).

Ia mengatakan, para saksi yang telah diperiksa tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan anggaran kemahasiswaan Unand tahun 2022.

Dalam penyelidikan berjalan, lanjutnya, tim Seksi Pidana Khusus Kejari Padang menemukan adanya tindakan oknum yang mengalihkan anggaran kemahasiswaan Unand itu ke rekening pribadi.

Hingga akhirnya terdapat uang sebesar Rp 613 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, hal itu sesuai dengan audit yang dilakukan pihak kampus sebelumnya.

"Padahal seharusnya anggaran kemahasiswaan itu diberikan untuk kegiatan mahasiswa di Unand, namun kami menemukan adanya tindakan pengalihan anggaran ke rekening pribadi," jelasnya.

Afliandi yang akrab disapa Andi mengatakan untuk saat ini pihaknya masih berpijak kepada hasil audit internal Unand dalam melakukan proses hukum.

"Hasil audit internal Unand menyatakan uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp613 juta, saat ini kami masih berpijak pada hasil tersebut. Namun itu bisa terus kami dalami dan kembangkan," jelasnya.

Ia menceritakan awal penanganan kasus tersebut berawal ketika para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unand menggelar demo mempertanyakan penggunaan dana kemahasiswaan pada awal 2023.

"Aksi mahasiswa tersebut ikut kami pantau dan tindak lanjuti sebagai respon, sejumlah mahasiswa juga datang ke Kejari Padang untuk melakukan audiensi," jelasnya.

Andi mengatakan, Seksi Pidana Khusus Kejari Padang akan terus melakukan proses penyelidikan, nantinya tim akan menggelar ekspose untuk menentukan apakah perkara bisa dinaikkan ke tahap penyidikan.