SuaraSumbar.id - Izin operasional dua perguruan tinggi di Sumatera Barat (Sumbar) resmi dicabut tahun 2022 lalu. Perguruan tinggi itu yakni STIH Padang sama STISIP Padang. Sedangkan di tahun 2023, terdapat 15 perguruan tinggi non operasional.
Sebaran perguruan tinggi non operasional ini terdapat di empat provinsi atau di bawah LLDIKTI Wilayah X yaitu Sumbar, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.
"Kami sudah menyurati kementerian bahwa masih ada 15 perguruan tinggi yang non operasional di Sumbar, Jambi, Riau, Kepulauan Riau," ujar Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah X, Rahmi, Senin (29/5/2023).
Ia mengungkapkan saat ini LLDIKTI Wilayah X sedang menelusuri keberadaan kepengurusan 15 perguruan tinggi non operasional tersebut. Karena tidak ditemukan mahasiswanya atau tidak ada.
"Karena mahasiswanya tidak ada lagi. Akhirnya mereka tidak bisa menutupi biaya operasionalnya, sehingga kampusnya tidak ada lagi," jelasnya.
"Perguruan tingginya masih terdaftar di LLDIKTI Wilayah X, tapi aktivitas pembelajaran, tri dharma sudah tidak berjalan lagi," sambungnya.
Tidak ditemukan kepengurusan yayasan itu, kata Rahmi, juga menjadi kendala dalam proses pembinaan perguruan tinggi non operasional.
"Kalau kami tentunya kalau bisa secepatnya proses pembinaannya. Tapi kadang terkendala siapa pengurusnya lagi dan keberadaan tempat," ungkapnya.
Ia memastikan 15 perguruan tinggi non operasional tidak akan membuka penerimaan mahasiswa baru. Karena selain ketidakjelasan kepengurusan, lokasi kampus juga tidak diketahui.
Baca Juga: Izinnya Batal Dicabut, Menag Ad Interim Muhadjir Harap Ada Perbaikan Manajemen Ponpes Shiddiqiyah
"Kalau sampai saat ini keberadaan kampusnya tidak ada lagi yang 15 perguruan tinggi ini. Tidak tahu lagi di mana, karena memang, makanya kendala kami mencari siapa pengurus yayasannya. Itu yang jadi terkendala," kata dia.
Rahmi menyebutkan, solusi bagi perguruan tinggi non operasional dapat bertahan atau agar tidak dicabut izinnya salah satunya adalah dengan melakukan penggabungan dengan perguruan tinggi lain.
"Solusinya salah satunya mungkin bergabung dengan perguruan tinggi yang lebih kuat. Bisa bergabung dengan perguruan tinggi yang tidak ada mahasiswa, mungkin ada penjualan perguruan tinggi. Marger, adanya penggabungan," pungkasnya.
Kontributor: Saptra S
Berita Terkait
-
Duh! Ternyata Kemendikbudristek Cabut Izin Operasional 17 Perguruan Tinggi Sejak Januari- Maret 2023, Ini Masalahnya
-
Sebelum Lakukan Blokir pada PSE, Kominfo Akan Ajukan Teguran Tertulis Pada Platform Online
-
Kemenag Batal Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyah, KPAI: Bukan Rumahnya yang Dibubarkan tapi Oknumnya Diproses
-
Peduli Nasib Santri, 4 Fakta Pembatalan Pencabutan Izin Operasional Ponpes Shiddiqiyyah
-
Pahami Dalih Kemenag Batal Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyah, Legislator: Agar Santri Bisa Dapat Jaminan Pendidikan
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas