SuaraSumbar.id - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB). Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam video di akun Youtube PSSI TV, melansir Antara, Sabtu (29/10/2022).
"Tahapan Kongres Luar Biasa akan kami mulai dari berkirim surat pemberitahuan kepada FIFA berisi usulan kongres," katanya.
Adapun alasan untuk mempercepat KLB adalah adalah demi mencegah perpecahan di kalangan anggotanya.
Seharusnya, kata Iriawan, berdasarkan Statuta PSSI, KLB digelar jika ada permintaan tertulis dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah total anggota PSSI. Kemudian KLB akan dilaksanakan tiga bulan setelah PSSI menerima permohonan tersebut.
Baca Juga: Tegur Pengendara yang Terobos Lalu Lintas, Sopir Truk Ini Malah Ditampar dan Ditoyor
Namun, saat ini baru dua anggota PSSI yang mengajukan permintaan KLB yakni klub Persis Solo serta Persebaya Surabaya.
"Exco PSSI memutuskan mempercepat KLB pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirim oleh dua anggotanya. Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh delegasi (voter) yang mewakili anggota PSSI," jelasnya.
PSSI berharap, keputusan mempercepat KLB dapat menjadi pertimbangan semua pemangku kepentingan agar membantu bergulirnya kembali Liga 1, 2 dan 3 musim kompetisi 2022-2023.
Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.
TGIPF dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
Baca Juga: Ada Apa? DKLH Bali Sembunyikan Data Terminal LNG Sidakarya Berikut Jaringan Pipa di Hutan Mangrove
Untuk itu, tim yang diketuai Menkopolhukam Mahfud MD tersebut mengusulkan agar PSSI melaksanakan KLB agar dapat memilih anggota Komite Eksekutif (Exco) baru, termasuk di dalamnya ketua umum dan wakil ketua umum.
TGIPF meminta pemerintah agar Liga 1, 2 dan 3 Indonesia tidak diizinkan berlangsung selama belum ada perubahan signifikan tentang tata kelola kompetisi oleh PSSI.
Berita Terkait
-
Indonesia vs. Arab Saudi: Kegemilangan Marceng dan Analisis Akurat dari Coach Justin
-
Wow! PSSI Targetkan Timnas Putri Mampu Raih Peringkat ke-3 di AFF Cup 2024
-
Erick Thohir Semangati Timnas Lawan Arab Saudi Pakai Foto Hubner hingga Marselino, Netizen: Rekrut Neymar Pak!
-
Kevin Diks Cedera Absen Lawan Arab Saudi, Erick Thohir Singgung Lapangan Stadion GBK
-
Pernyataan Shin Tae-yong dan PSSI Tak Sejalan Soal Eliano Reijnders yang Dicoret Timnas Indonesia
Terpopuler
- Viral Maling Motor Beri Tips Agar Honda BeAT dan Vario Tak Dimaling
- Elkan Baggott Disuruh Kembali H-1 Timnas Indonesia vs Arab Saudi: STY Diganti, Lu Bakal Dipanggil
- Respons Geni Faruk Terima Hadiah dari Dua Menantu Beda 180 Derajat, Aurel Hermansyah Dikasihani
- Timnas Indonesia Ditinggal Pemain Naturalisasi Jelang Lawan Arab Saudi, Siapa Saja?
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
Pilihan
-
Rupiah Langsung Loyo Terhadap Dolar AS Setelah BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
-
'Kedermawanan' Negara ke Pengemplang Pajak, Sementara Wong Cilik Kena 'Palak'
-
Hilirisasi Moncer! MIND ID Cetak Kinerja Positif Kuartal III-2024
-
Emas Antam Terus Meroket, Hari Ini Seharga Rp1.498.000/Gram
-
Wakil Kepala Danantara Masih Rangkap Jabatan Dirut BUMN, Emang Boleh?
Terkini
-
Ombudsman Klaim Semua Layanan Publik di Sumbar Zona Hijau: Tak Ada yang Kuning dan Merah!
-
Debat Panas Pilgub Sumbar 2024, Epyardi Tuding Mahyeldi Menjilat Prabowo: Dulu Malah Menghina!
-
Kakek 75 Tahun Dilaporkan Hanyut Terseret Arus Sungai Kota Padang, Begini Kronologinya
-
Oknum Pegawai di Pasaman Barat Diduga Langgar Netralitas ASN di Pilkada 2024, Ini Kasusnya
-
Ormas di Sumbar Deklarasi Tolak Politik Uang Pilkada 2024, Ketua MUI: Politik Uang Merusak Cara Pandang Pemilih!