SuaraSumbar.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyindir Partai Demokrat yang merespons analisanya soal dugaan kecurangan Pemilu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menyingung kasus Harun Masiku, kader PDIP.
Menurut Hasto, pihaknya hanya meminta agar SBY dan Demokrat merespons. Menurutnya, di dalam forum resmi Demokrat, SBY mengatakan dirinya mendengar bahwa Pemilu 2024 itu diatur akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu.
Kemudian SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak dan ini adalah kebatilan.
"Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan Pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demokrat) naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga: CEK FAKTA: Beredar Video dengan Narasi SBY Ditangkap Oleh Kejaksaan Agung, Benarkah?
Namun, Hasto mengklaim fakta-fakta yang disampaikannya tersebut justru dijawab oleh pihak Demokrat dengan selalu menyinggung kasus Harun Masiku.
"Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku," tuturnya dikutip dari Suara.com.
Menurut Hasto, Demokrat juga harus menjawab soal rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU menjadi kader Demokrat.
"Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan, itu kemudian di-subyo (diangkat-angkat). Tapi ketika tidak dikehendaki, kemudian muncul berbagai upaya. Karena banyak yang mengatakan Anas saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan bapak SBY. Lalu muncul," tuturnya.
"Ini kan harus juga ditanggapi. Karena ketika merekrut anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dashyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya," sambungnya.
Hasto juga menyinggung soal hilangnya data Pemilu 2009 yang menurutnya tidak pernah sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, hal itu masih dianggap kejahatan.
Selain itu, Hasto juga meminta Demokrat menjawab terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
"Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita," tuturnya.
Sehingga berbagai hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, Pemilu saja belum berlangsung.
"Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan? Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, meng-counter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat," pungkas Hasto.
Berita Terkait
-
Soal Ada Tidaknya Tawaran Jadi Wantimpres di Pertemuan Prabowo-SBY, Begini Kata Demokrat
-
Kata Cak Imin Soal Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas: Jalin Hubungan Baik dengan Mantan Presiden
-
Prabowo Temui SBY di Cikeas Ditemani Sajian Nasi Goreng, Ternyata Ini yang Dibahas
-
Lolos Gratifikasi Private Jet, Momen Kaesang Sesumbar Berani ke KPK dan Sentil Harun Masiku Diungkit
-
Jadi Presiden 10 Tahun Seperti SBY, Jokowi Dinilai Lebih Buruk Jalankan Demokrasi
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
Kompolnas Desak Polda Sumbar Ungkap Motif Polisi Tembak Mati Polisi di Polres Solok Selatan
-
Kapolda Sumbar Lepas Jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ke Makassar: Permintaan Ibunya Dimakamkan di Kampung!
-
AKP Dadang Penembak Mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Bakal Dipecat, Kapolda Sumbar: Segera Proses PTDH!
-
Sadis! Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Ditembak Jarak Dekat 2 Kali, Kapolda Sumbar: Tidak Manusiawi!
-
Semringah Nelayan di Ranah Minang, Melaut Bebas Cemas Berkat BPJS Ketenagakerjaan