SuaraSumbar.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyindir Partai Demokrat yang merespons analisanya soal dugaan kecurangan Pemilu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menyingung kasus Harun Masiku, kader PDIP.
Menurut Hasto, pihaknya hanya meminta agar SBY dan Demokrat merespons. Menurutnya, di dalam forum resmi Demokrat, SBY mengatakan dirinya mendengar bahwa Pemilu 2024 itu diatur akan ada penjegalan pasangan-pasangan tertentu.
Kemudian SBY mengatakan bagaimana kejahatan terjadi, hak rakyat diinjak-injak dan ini adalah kebatilan.
"Maka atas tuduhan itu kami melakukan klarifikasi. Klarifikasi yang kami lakukan yang pertama itu adalah bahwa kecurangan Pemilu justru terjadi pada tahun 2009 secara masif. Mana ada di era multipartai yang sangat kompleks, ada satu partai (Demokrat) naik 300 persen. Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Namun, Hasto mengklaim fakta-fakta yang disampaikannya tersebut justru dijawab oleh pihak Demokrat dengan selalu menyinggung kasus Harun Masiku.
"Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku," tuturnya dikutip dari Suara.com.
Menurut Hasto, Demokrat juga harus menjawab soal rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU menjadi kader Demokrat.
"Pak Anas Urbaningrum ini kan bagaikan ketika dibutuhkan, itu kemudian di-subyo (diangkat-angkat). Tapi ketika tidak dikehendaki, kemudian muncul berbagai upaya. Karena banyak yang mengatakan Anas saat itu adalah tidak dikehendaki oleh kepemimpinan bapak SBY. Lalu muncul," tuturnya.
"Ini kan harus juga ditanggapi. Karena ketika merekrut anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dashyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya," sambungnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Beredar Video dengan Narasi SBY Ditangkap Oleh Kejaksaan Agung, Benarkah?
Hasto juga menyinggung soal hilangnya data Pemilu 2009 yang menurutnya tidak pernah sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya, hal itu masih dianggap kejahatan.
Selain itu, Hasto juga meminta Demokrat menjawab terkait dengan dugaan kriminalisasi yang dilakukan terhadap mantan Ketua KPK Antasari Azhar.
"Ini kan juga muncul, ini yang harus dijawab. Kemudian tuduhan terhadap bahwa Pak Jokowi tinggal menggunting pita," tuturnya.
Sehingga berbagai hal ini yang kemudian terakumulasi menjadi satu. Padahal, kata Hasto, Pemilu saja belum berlangsung.
"Pemilu saja belum berlangsung, sudah muncul tuduhan-tuduhan. Apalagi dengan kata-kata Pak SBY mendengar, Pak SBY melihat. Lalu kenapa tidak proses hukum yang dilakukan? Sehingga ketika saya melakukan dengan pemaparan, jawabnya harus pemaparan pada fakta-fakta, meng-counter apa yang saya sampaikan, dan itulah demokrasi yang sehat," pungkas Hasto.
Berita Terkait
-
Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Membalas
-
Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Hasto PDIP Beri Balasan Menohok
-
Rekam Jejak Annisa Pohan, Istri AHY yang Klaim Gaji PNS Era SBY Naik 9 Kali Lipat
-
Sebut Megawati Kaget Dengar Dewan Kolonel Dukung Pencapresan Puan Maharani, Hasto: Komando di Tangan Ketum PDIP!
-
Bandingkan Gaji PNS era SBY vs Jokowi, Segini Harta Kekayaan Annisa Pohan
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
CEK FAKTA: Kemenkes Dukung Pemberian Kondom Gratis untuk Mahasiswa Semester 4, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Uang Sitaan Koruptor Dibagi-bagi Jadi Bansos Rp 100 Juta per Orang, Benarkah?
-
5 Provinsi Paling Sedikit Dapat Kuota Haji Reguler 2026, Berapa Jatah Haji Sumatera Barat?
-
Kapan Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Rampung? Ini Jawaban Gubernur Sumbar
-
CEK FAKTA: Hotman Paris Sebut Ammar Zoni Dibebaskan Presiden Prabowo, Benarkah?