SuaraSumbar.id - Dinas Kehutanan Sumatera Barat (Sumbar) menunggu para pihak yang akan menginisiasi pembangunan jalan alternatif Padang-Solok via Lubuak Minturun yang berada di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi mengatakan, setelah adanya permohonan itu (jalan alternatif), pihaknya tentu akan memproses sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau Dinas Kehutanan kan menunggu. Siapa yang akan menginisiasi untuk melakukan pembuatan jalan. Apakah itu BMCKTR Provinsi, PU Kota Padang sampai batas atau dari PU Solok dari batasnya. Atau dari Balai Jalan, karena ini sudah termasuk jalan nasional," katanya, Kamis (15/9/2022).
Menurutnya, kalau daerah pembangunan jalan luasnya di bawah 5 hektare di hutan lindung dan non komersial, merupakan kewenangan Gubernur. Jika lebih dari 5 hektare menjadi kewenangan kementerian.
"Sedangkan di kawasan suaka alam, tentu ini ada tata cara dan pedomannya sendiri melalui kerjasama. Tetapi harus dilihat dulu zonasinya. Apakah zonasinya memungkinkan untuk dibuat jalan. Yang tau persis tentu teman-teman di BKSDA," ucapnya.
Terkait adanya pihak-pihak yang menolak pembangunan jalan alternatif tersebut, Yozawardi mengaku bahwa dalam pandangan orang (pihak yang menolak) itu karena aturan tersebut memungkinkan semuanya.
"Tapi yang paling penting adalah ikuti aturan. Penuhi persyaratan. Kalau zonasinya berada di blok inti memang tidak bisa. Jika zonasi berada di blok khusus yang dimungkinkan dibuatkan jalan, ya bisa saja," ujarnya.
"Jadi kita di daerah tidak bisa mengatakan tidak bisa, atau sebaliknya. Intinya ikut aturan aja. Ada yang memohon, lengkapi persyaratan sesuai aturan," katanya lagi.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumbar menilai wacana untuk melanjutkan pembangunan jalur alternatif Padang-Solok yakni via Lubuk Minturun Padang akan berpotensi terjadinya ilegal logging terhadap hutan lindung dan hutan produksi.
Baca Juga: 3 Manfaat Biji Selasih, Salah Satunya Baik untuk Kesehatan Usus
"Perlu dikaji lagi, baik sosial ekonomi ataupun lingkungan karena termasuk hutan lindung. Sebab kawasan itu berfungsi melindungi Kota Padang jika dijaga persuakannya," kata Kepala Departemen Advokasi dan Lingkungan Hidup WALHI Sumbar, Tommy Adam.
Kontributor : B Rahmat
Berita Terkait
-
Menparekraf Sandiaga Uno Dorong Potensi Desa Wisata Negeri Hila sebagai Titik Nol Jalur Rempah Indonesia
-
Indahnya Jalur Trekking untuk Pendaki Pemula, Menilik Eloknya Kawah Ratu Gunung Salak
-
Bahas Wacana Jalur Alternatif Padang-Solok via Lubuk Minturun, WALHI Sumbar Khawatir Ilegal Logging: Perlu Dikaji Lagi
-
Pemotor Jangan Serobot Jalur Pedestrian Agar Tak Tergelincir, Anies: Itu Dirancang untuk Pejalan Kaki
-
Desa Wisata Negeri Hila Maluku Jual Kekayaan Sejarah Jalur Rempah
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Mahasiswa Asal Padang Diduga Terlibat Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak
-
Pesta Pernikahan di Padang Berujung Petaka, 20 Warga Diduga Keracunan
-
Sungai Lubuak Lakuak Meluap, Banjir Bandang Rendam Empat Jorong di Pandai Sikek
-
Satpol PP Padang Pariaman Tertibkan Kafe Karaoke-Kedai Tuak, Sejumlah Barang Bukti Disita
-
Kinerja Solid dan Inovasi Digital Antar BRI Raih 4 Penghargaan Bergengsi