Jelang Pemilu 2024, KIPP Sumbar Desak Pemerintah Lahirkan Program Pencegahan Potensi Konflik

"Termasuk penyelenggara, sejauh mana mereka memberikan nuansa politik yang bisa menjangkau masyarakat lapisan terbawah. Jadi tidak lagi hanya lapisan elit saja. Hal ini harus dipikirkan oleh penyelenggara dan dilakukan secara masif dan terorganisir dengan baik.

Poin kelima yakni soal penanganan pelanggaran pemilu 2024 yang berpotensi mengalami peningkatan. Penanganan oleh Bawaslu ataupun KPU akan menjadi pantauan bagi KIPP sendiri.

"Apakah bawaslu masih bersikap seperti pemadam kebakaran yang hanya menerima laporan kasus. Tetapi ikhtiar-ikhtiar untuk pencegahan itu dilakukan dengan maksimal atau tidak oleh oleh bawaslu atau KPU," katanya.

Poin keenam, KIPP Sumbar akan memantau soal rekrutmen penyelenggara adhoc seperti PPK, Paswascam dan sebagainya. Dari pantauan sementara, kepentingan dari peserta pemilu akan lebih menguat pada pemilu 2024 nantinya dan itu akan ditularkan kepada kepada para calon penyelenggara.

Baca Juga: Simak, Ini Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024, Ada yang Kalian Tunggu?

"Jika itu terjadi, tentu masalah kemandirian dan independensi penyelenggara akan menjadi masalah. Makanya proses rekrutmen KPU Provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya akan menjadi prioritas pemantauan kita," terangnya.

"Apalagi kita telah mendapat informasi bahwa rekrutmen penyelenggara itu akan dimulai pada September sampai Oktober tahun 2022 ini. Diharapkan orang yang direkrut itu betul-betul sehat dan yang memiliki kapasitas," katanya lagi.

Terkait pengawasan tersebut, KIPP beberapa hari belakangan sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Koordinasi ini sehubungan dengan potensi kerawanan yang diperkirakan akan muncul ditingkat masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

"Nah, koordinasi-koordinasi itu kita lakukan untuk menunjukkan kesepahaman, cara pandang dan cara berfikir menatap pemilu. Kemudian juga untuk menyamakan persepsi," katanya.

Ditambahakannya, koordinasi itu dilakukan karena ada peran-peran yang tidak dimiliki pemantau dan itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian kah atau pemerintah daerah.

Baca Juga: Hari ke Tiga Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024, Sudah Ada 10 Partai Mendaftar, Cek di Sini

"Umpamanya seperti pendidikan politik yang menjurus kepada bagaimana pemilu dilaksanakan secara damai tetapi tetap demokratis dan bekeadilan," tutupnya.