13 Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Tol Padang-Pekanbaru Divonis Bebas

SuaraSumbar.id - 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru di kawasan Taman Kehati, Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Rabu (24/8/2022) malam.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Rinaldi Triandoko didampingi Hakim Juandra dan Hendra Jonipara selaku hakim Anggota menilai para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak terdakwa, martabat dan kehormatan,” kata Rinaldi.

Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir. Sidang yang dilaksanakan secara hybrid itu berlangsung hingga pukul 23.00 WIB.

Baca Juga: Polisi Kejar-kejaran Tangkap Komplotan Pencuri Baterai Tower di Padang Pariaman, Pelaku Berhenti Usai Dengar Tembakan

Sementara Suharizal selaku pengacara yang mendampingi dua terdakwa yakni Jumadi dan Ricki Novaldi mengaku memang dari awal persidangan memang kedua klien nya itu tidaklah bersalah.

"Tentu kami mengapresiasi vonis bebas majelis hakim terhadap para terdakwa. Para terdakwa khususnya klien kami memang tidak terbukti melakukan korupsi," tuturnya.

Suharizal pun berharap putusan bebas itu bisa menjadi spirit bagi penyelenggara pengadaan tanah jalan tol Padang-Pekan Baru.

“Khususnya pegawai Badan Pertanahan Nasional untuk bekerja lebih maksimal karena pranata hukum melindungi mereka dalam proyek strategis nasional,” ucapnya

Sebelumnya, JPU Yandi Mustiqa Cs menuntut para terdakwa dengan tuntutan berbeda. Terdakwa Syamsuardi dituntut hukuman 10 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Baca Juga: Pria di Padang Pariaman Cabuli Bocah 10 Tahun Berkali-kali, Beraksi di WC Musala dengan Modus Ajak Jalan-jalan ke Pantai

Terdakwa Buyung Kenek dituntut 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan. Terdakwa Khaidir dituntut 8 tahun, denda Rp100 juta subsider 3 bulan.