SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bertekad menjadi salah satu provinsi pelopor dalam implementasi spirit perhutanan sosial di Indonesia. Dengan kata lain, Sumbar ingin menjadi "Rumah Perhutanan Sosial".
"Ini bisa dilihat dari kesungguhan Pemprov Sumbar bersama DPRD untuk mewujudkan Peraturan Daerah terkait perhutanan sosial," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Selasa (13/7/2022).
Implementasi rencana perluasan areal untuk layak disebut "Rumah Perhutanan Sosial" akan terus direalisasikan sesuai agenda yang telah tertuang pada RPJMD 2021-2026.
"Kelompok Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terus didorong untuk mengembangkan usaha yang produktif sehingga bisa bermanfaat bukan hanya manfaat ekologi tapi juga bermanfaat secara ekonomi dan sosial budaya," ujarnya.
Baca Juga: Alokasikan Dana Desa, 41 Nagari di Sumbar Dukung Perhutanan Sosial
Menurut Mahyeldi, potensi sumber daya alam dan modal sosial yang luar biasa dalam konsep perhutanan sosial tersebut harus bisa dikonsolidasikan dan dimanfaatkan dengan baik.
Pemerintah baik pusat maupun daerah perlu untuk memberikan dukungan fasilitasi untuk pengembangan aneka usaha produk hasil hutan pada perhutanan sosial.
Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK, Bambang Supriyanto mengatakan, Sumbar dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Proyek SSF (Strengthening of Social Forestry).
Pemilihan itu terkait dengan beberapa hal salah satunya adalah ketersediaan hutan memenuhi target luasan hak akses Proyek SSF dalam rangka pengembangan program Perhutanan Sosial.
“Di Kabupaten Limapuluh Kota telah teridentifikasi salah satu potensi pengembangan terpadu PS (Integrated Area Development/IAD), yaitu di wilayah Kecamatan Harau,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Sumbar Ingin Bangun Jalan Tembus dari Galugua ke Rokan Hulu
Dalam laporannya, Direktur PKPS, Syafda Roswandi S.Hut MSI menyampaikan proyek SSF merupakan proyek kerjasama hibah antara Global Environmental Facility (GEF) yang disalurkan melalui World Bank dengan Pemerintah Indonesia, dan dilaksanakan oleh Kementerian LHK.
Berita Terkait
-
Berapa UMP Sumbar 2025? Kenaikannya Tak Sampai Rp 200 Ribu!
-
Adu Kekayaan Vasko Ruseimy dan Ekos Albar, 2 Cawagub Sumbar Warga Jakarta dan Tak Memilih di Pilgub Sumbar 2024!
-
Beda Kekayaan Mahyeldi vs Epyardi Asda Bak Bumi dan Langit, Siapa Calon Gubernur Sumbar 2024 Paling Tajir?
-
KPU Warning Cagub Sumbar yang Berstatus Kepala Daerah: Wajib Cuti Pilkada 2024, Jangan Pakai Fasilitas Negara!
-
Gubernur Sumbar Desak Cabut Aturan Lepas Jilbab Paskibraka di IKN: Melecehkan Ajaran Agama dan Melanggar Konstitusi!
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
Terkini
-
Gempa 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Agam, BMKG Ungkap Pemicunya
-
BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Minyak Telon Aromatik Habbie Sukses, Meraih Rekor MURI
-
Tragis! Penumpang Bus ALS Meninggal di Dharmasraya, Saksi Ungkap Detik-Detik Terakhir!
-
Daftar 5 Ruas Tol Trans Sumatera Gratis Arus Balik Lebaran 2025, Tol Padang-Pekanbaru Paling Sibuk!
-
Kronologi Nenek dan 2 Cucu Hilang di Pantai Tiku Agam hingga Ditemukan Seperti Ini