Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik Batal Gegara Ditolak Pemerintah Pusat, Biayanya Terlalu Mahal

SuaraSumbar.id - Rencana pembangunan flyover atau jembatan layang di Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) batal terealisasikan. Pasalnya, pemerintah pusat menolak rencana tersebut dan menggantinya dengan metode geometrik jalan raya atau pelebaran ke arah jurang.

Kepala Bappeda Sumatera Barat, Medi Iswandi mengatakan, pemerintah menganalisisi pembangunan flyover akan menelan anggaran yang cukup besar.

“Tujuan pembangunan flyover untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan. Namun karena butuh biaya yang cukup besar, digantilah dengan metode geometrik jalan raya,” katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Jumat (17/6/2022).

Menurut Medi, perbaikan geometri jalan yaitu memperlebar jalan dengan menggunakan beton kontilefer ke arah jurang, sehingga kemiringan jalan itu bisa dikurangi.

Baca Juga: Ngeri! Viral Motor Ngeblong Tabrak Separator di Sitinjau Lauik, Begini Nasib Pemotor dan Penumpangnya

Flyover dan geometrik jalan raya memiliki fungsi yang sama. Namun berbeda dari bentuk dan anggarannya. “Anggaran untuk Flyover bisa mencapai Rp 4 triliun. Flyover satu Rp 1,5 triliun dan Flyover 2 memakan Rp 2,5 triliun,” sebutnya.

Selain itu, dalam RPJMN, waktu pembangunan ditargetkan sampai tahun 2024. Sedangkan pembangunan fly over akan melampaui waktu yang ditargerkan.

Rencana pembangunan geometri ini sudah disetujui oleh Bappenas kepada Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Nasional.

Mengenai desain geometrik yang akan digunakan, Medi mengatakan akan ada model tikungan dan pola memperkecil kemiringan yang diambil dari desain flyover.

“Dari titik flyover akan ada yang terpakai. Kemarin kan modelnya seperti spiral, nanti modelnya tidak akan seperti itu,” lanjutnya.

Baca Juga: Bikin Merinding! Detik-detik Honda Scoopy Hantam Pembatas Jalan di Sitinjau Lauik, Pemotor Nyaris Terjun ke Jurang

Sementara mengenai anggaran pembangunan geometri, Medi mengatakan akan dihitung kembali dan ditentukan oleh Kementerian PU.