SuaraSumbar.id - Klaim big data yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya 110 juta warga yang ingingkan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi bola liar. Lantaran hingga kini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut tidak mau membukanya kepada publik.
Kekinian, bahkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Luhut Binsar Panjaitan berbohong dengan klaim memiliki Big Data 110 juta warga tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja," kata LaNyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
La Nyalla pun meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan perkataan Luhut soal big data tersebut. Ia menegaskan, jika yang disampaikannya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja," ungkapnya.
LaNyalla pun menyerahkan nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia juga menyatakan, tak ingin mengintervensi Jokowi untuk meminta Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau direshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto menyampaikan klaim Big Data 110 juta milik Luhut. Ia menyatakan, dalam pemantauan selama setahun terakhir ditemukan pembicaraan tentang pemilu, lebih khusus terkait penundaan pemilu.
Namun, ia memastikan jumlahnya tidak sefantastis yang disampaikan Luhut. Ia menemukan perbincangan tersebut tidak sampai 1 juta atau lebih tepatnya yakni, hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga nggak sampai," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut membuka big data, yang diklaimnya berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
- Tak Bela Gibran di Deklarasi Buruh, Said Iqbal: Masa Kami Bela yang Tak Diserang?
Pilihan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
Terkini
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu
-
Literasi Keuangan Sumbar Masih 76,6 Persen, Easycash Sasar Mahasiswa dan UMKM