SuaraSumbar.id - Klaim big data yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya 110 juta warga yang ingingkan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi bola liar. Lantaran hingga kini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut tidak mau membukanya kepada publik.
Kekinian, bahkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Luhut Binsar Panjaitan berbohong dengan klaim memiliki Big Data 110 juta warga tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja," kata LaNyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
La Nyalla pun meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan perkataan Luhut soal big data tersebut. Ia menegaskan, jika yang disampaikannya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja," ungkapnya.
LaNyalla pun menyerahkan nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia juga menyatakan, tak ingin mengintervensi Jokowi untuk meminta Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau direshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto menyampaikan klaim Big Data 110 juta milik Luhut. Ia menyatakan, dalam pemantauan selama setahun terakhir ditemukan pembicaraan tentang pemilu, lebih khusus terkait penundaan pemilu.
Namun, ia memastikan jumlahnya tidak sefantastis yang disampaikan Luhut. Ia menemukan perbincangan tersebut tidak sampai 1 juta atau lebih tepatnya yakni, hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga nggak sampai," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut membuka big data, yang diklaimnya berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
Kevin Diks Menggila di Borussia-Park, Cetak Gol Bantu Gladbach Hajar Valencia 2-0
-
Calvin Verdonk Tergusur dari Posisi Wingback saat NEC Hajar Blackburn
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
Terkini
-
Bersama BRI, UMKM Aiko Maju Layani 2.400 Siswa Program MBG di Kepulauan Siau
-
Bantah 17 Mahasiswa KKN Unand Hilang di Limapuluh Kota: Sedang Survei Perkebunan Kopi!
-
Forum KONI se-Sumbar Kecam Penyegelan KONI Sumbar: Dukung Proses Hukum dan Legalitas Kepengurusan!
-
Tol Padang-Sicincin Resmi Berbayar Mulai 2 Agustus 2025, Berapa Tarifnya?
-
Kronologi 24 Orang Hilang di Hutan Pauh Sangik Limapuluh Kota, Semua Selamat!