SuaraSumbar.id - Klaim big data yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya 110 juta warga yang ingingkan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi bola liar. Lantaran hingga kini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut tidak mau membukanya kepada publik.
Kekinian, bahkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Luhut Binsar Panjaitan berbohong dengan klaim memiliki Big Data 110 juta warga tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja," kata LaNyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
La Nyalla pun meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan perkataan Luhut soal big data tersebut. Ia menegaskan, jika yang disampaikannya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja," ungkapnya.
LaNyalla pun menyerahkan nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia juga menyatakan, tak ingin mengintervensi Jokowi untuk meminta Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau direshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto menyampaikan klaim Big Data 110 juta milik Luhut. Ia menyatakan, dalam pemantauan selama setahun terakhir ditemukan pembicaraan tentang pemilu, lebih khusus terkait penundaan pemilu.
Namun, ia memastikan jumlahnya tidak sefantastis yang disampaikan Luhut. Ia menemukan perbincangan tersebut tidak sampai 1 juta atau lebih tepatnya yakni, hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga nggak sampai," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut membuka big data, yang diklaimnya berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Skechers Max Cushioning yang Empuk untuk Jalan Kaki Jauh dan Olahraga
- 4 Parfum Aroma Teh di Alfamart yang Tahan Lama Sesuai Review, Harga Mulai Rp30 Ribuan
- Rekomendasi Produk Viva untuk Eksfoliasi Wajah, Mulai Rp12 Ribuan
- Usai Heboh, Pelindo Jasa Maritim Copot Silfester Matutina dari Komisaris Usai 5 Hari Menjabat
- Apakah Pertalite Akan Naik Harga 26 September 2026? Ini Kata Bahlil
Pilihan
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
Terkini
-
Serunya Pestapora 2026 Bareng BRImo, Hadir dengan Ragam Program Menarik
-
Korban Terakhir Banjir Bandang Solok Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Dihentikan
-
Tinjau Lokasi Banjir Bandang Solok, Gibran Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi
-
Terbang Makin Nyaman, Nasabah BRI Prioritas Dapat Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Jaga Kesehatan Lebih Optimal, BRI Private Tawarkan Layanan Premium Medical Check Up