SuaraSumbar.id - Klaim big data yang dimiliki Luhut Binsar Panjaitan terkait adanya 110 juta warga yang ingingkan penundaan Pemilu 2024 terus menjadi bola liar. Lantaran hingga kini Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) tersebut tidak mau membukanya kepada publik.
Kekinian, bahkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Luhut Binsar Panjaitan berbohong dengan klaim memiliki Big Data 110 juta warga tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya saya hanya sampaikan itu saja," kata LaNyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
La Nyalla pun meminta kepada masyarakat agar jangan terpengaruh dengan perkataan Luhut soal big data tersebut. Ia menegaskan, jika yang disampaikannya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebenaran aja," ungkapnya.
LaNyalla pun menyerahkan nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
Ia juga menyatakan, tak ingin mengintervensi Jokowi untuk meminta Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau direshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital Evello, Dudy Rudianto menyampaikan klaim Big Data 110 juta milik Luhut. Ia menyatakan, dalam pemantauan selama setahun terakhir ditemukan pembicaraan tentang pemilu, lebih khusus terkait penundaan pemilu.
Namun, ia memastikan jumlahnya tidak sefantastis yang disampaikan Luhut. Ia menemukan perbincangan tersebut tidak sampai 1 juta atau lebih tepatnya yakni, hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga nggak sampai," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut membuka big data, yang diklaimnya berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
BRI Terjunkan Berbagai Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
-
5 Sunscreen untuk Kulit Berjerawat, Harga Mulai Rp 60 Ribuan
-
Pemulihan Irigasi Batang Anai Dipercepat, Jaga Suplai Air Petani Pasca Longsor
-
Ombudsman Sumbar Bongkar Penahanan Ijazah Siswa, Ribuan Dokumen Akhirnya Dilepas Sekolah
-
4.211 Personel Gabungan Amankan Nataru 2026 di Sumbar, Tersebar di 66 Pos Pengamanan