SuaraSumbar.id - Taliban baru saja mengeluarkan aturan terbaru dan mengumumkannya pada seluruh maskapai penerbangan di Afghanistan. Aturan itu melarang perempuan naik pesawat tujuan domestik atau pun internasional tanpa ditemani laki-laki (mahram).
Pengumuman ini dibuat oleh kementrian penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan, serta dimuat dalam sebuah surat yang dilayangkan pada Minggu, 27 Maret 2022 kepada seluruh maskapai penerbangan di Afghanistan.
“Tindakan lain yang tidak dapat diterima terhadap wanita Afghanistan, menyusul larangan anak perempuan di sekolah dan laporan tentang wanita yang tidak diizinkan terbang tanpa mahram,” ucap UK for Afghan, sebuah layanan dukungan dari pemerintah untuk Afganistan, dikutip dari Hops.id, Senin (28/3/2022).
The Associated Press juga sempat melaporkan bahwa pada Sabtu lalu, Taliban menolak belasan perempuan yang hendak melakukan penerbangan, termasuk penerbagan internasional karena alasan tanpa pendamping laki-laki.
Sampai saat ini, belum diketahui apakah peraturan ini memberi pengecualian untuk keadaan-keadaan mendesak seperti ketika perempuan tak memiliki kerabat laki-laki. Atau bagaimana aturan ini akan diberlakukan untuk perempuan warga negara asing.
Sebelumnya, masih di Minggu yang sama, Taliban juga mengingkari janji soal akan dibuka kembali sekolah bagi anak perempuan. Tentu saja berbagai perubahan rencana dan aturan ini mendatangkan kecaman dari berbagai kalangan.
Salah satunya menjadi sebab dibatalkannya pertemuan delegasi AS dengan pejabat Taliban yang rencananya akan membicarakan soal isu-isu ekonomi. Thomas West perwakilan AS tersebut merasa bahwa keputussan Taliban mengurungkan pembukaan sekolah bagi perempuan merupakan pelanggaran kepercayaan masyarakat.
Hal ini dinilai merupakan pengingkaran terhadap ucapan kelompok tersebut bahwa akan terjadi banyak perubahan dari aturan-aturan yang pernah diberlakukan pada 1996-2001. Dimana saat itu Taliban melarang perempuan mengenyam pendidikan, bekerja, serta keluar rumah tanpa mahram atau pendamping laki-laki.
Perlu diketahui bahwa sejak Taliban berkuasa hingga saat ini dunia internasional belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Selain itu, berbagai sanksi juga telah melumpuhkan sektor negara tersebut, menyebabkan Afghanistan terperosok dalam krisis kemanusiaan.
Baca Juga: Termasuk WNA Afganistan, Kapolri Beberkan Peran Penyeludup 1,196 Ton Sabu di Pangandaran
Berita Terkait
-
Video: Pengungsi Afganistan di Tanjungpinang Bentrok dengan Warga Saat Berdemo di Kantor IOM
-
Pengungsi Afganistan Demo Lagi di Kantor IOM Tanjungpinang, Aksi Long March Resahkan Warga Sampai Bentrok
-
Ranjau Darat Sisa Perang Meledak, Empat Anak di Afganistas Tewas
-
'Desa Satu Ginjal' di Afganistan Bikin Prihatin, Sebagian Besar Penduduknya Jual Organ Dalam Demi Penuhi Kebutuhan
-
Fokus Perang Ukraina, Barat Tak Lagi Mengurusi Krisis Afganistan
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026