Wapres Maruf Amin Sebut Investasi Penelitian Indonesia Jauh Tertinggal

SuaraSumbar.id - Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan investasi Indonesia di sektor penelitian masih tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa negara industri maju, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

"Intensitas investasi penelitian dan pengembangan di Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara industri maju," kata Wapres di acara Indonesia Economic Outlook 2022 National Seminar, Senin (7/2/2022).

Berdasarkan data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS) Tahun 2018, pengeluaran domestik bruto untuk penelitian dan pengembangan atau gross domestic expenditure on research and development (Gerd) di Indonesia hanya sekitar 0,23 persen.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Korea Selatan, yang telah berinvestasi di sektor penelitian dan pengembangan sebesar 4,81 persen, Jepang sebesar 3,26 persen, dan Amerika Serikat sebesar 2,84 persen dari PDB-nya pada tahun 2018.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Rumah Ibadah Ada Aturannya, Tapi Kadang-Kadang Orang Tidak Patuh

Nilai investasi bidang penelitian dan pembangunan di Indonesia yang terbatas itu terpengaruh dengan sedikitnya jumlah sumber daya manusia (SDM) peneliti.

Dari sumber data serupa, jumlah peneliti setara penuh waktu di Indonesia hanya 216 orang per 1.000.000 jiwa penduduk. Sementara itu, di beberapa negara telah mencapai lebih dari 1.000 peneliti.

Di China, jumlah peneliti sebanyak 1.307 orang per 1.000.000 penduduk, sementara Rusia terdapat 2.784 peneliti, Jepang sebesar 5.331 peneliti, dan Korea Selatan mencapai 7.980 peneliti.

Berdasarkan kecilnya nilai investasi dan sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia tersebut, inovasi di Indonesia masih belum menjadi prioritas dalam pembangunan.

"Implikasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan inovasi belum menjadi praktik keseharian dalam banyak lapangan kehidupan, khususnya di bidang ekonomi," ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Waspada Transmisi Lokal Virus Omicron, Wapres Maruf Amin Ingatkan Semua Pemerintah Daerah