SuaraSumbar.id - Pemerintah Indonesia mendesak militer Myanmar untuk segera menindaklanjuti Konsensus lima poin yang telah disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini dilakukan untuk membantu penyelesaian krisis akibat kudeta di negara itu.
“Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui Konsensus Lima Poin. Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan konsensus,” demikian keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Selasa (1/2/2022).
Atas itu, Indonesia mendesak militer Myanmar untuk segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui Konsensus Lima Poin.
“Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata Kemenlu.
Baca Juga: 1 Tahun Kudeta Militer, Fadli Zon Desak Pemulihan Demokrasi di Myanmar
Indonesia juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap konsensus ASEAN.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa para menlu ASEAN akan mendiskusikan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dalam pertemuan yang dituanrumahi oleh Kamboja pada 15-16 Februari 2022.
Menlu Kamboja dan utusan khusus ASEAN Prak Sokhonn juga mempersiapkan kunjungan pertamanya ke Myanmar.
"Prioritasnya adalah untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan suara bulat dan akan dibahas selama pertemuan menteri luar negeri ASEAN mendatang," kata Kemlu Kamboja dalam pernyataannya pekan lalu.
Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi kemunduran bagi ASEAN dan upayanya untuk menampilkan diri sebagai perhimpunan yang kredibel dan terintegrasi.
Baca Juga: Pandemi Mulai Terkendali, Myanmar Catat Rekor 7 Hari Tanpa Kematian Akibat COVID-19
ASEAN kemudian mengambil langkah mengejutkan dengan tidak mengikutsertakan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan penting, karena kegagalannya untuk menghormati Konsensus Lima Poin ASEAN yang di antaranya mencakup penghentian kekerasan dan memungkinkan dialog dengan semua pihak.
Berita Terkait
-
Sindikat Penipuan Kerja Myanmar Terbongkar! 15 WN Malaysia Dievakuasi Lewat Thailand
-
China, Thailand dan Myanmar Kerja Sama Bongkar Kerajaan Penipuan Online
-
Terungkap! Sisi Gelap Shwe Kokko, Kota Modern yang Dibangun dari Uang Haram
-
Menelusuri Kota Myanmar yang Dibangun dari Bisnis Penipuan Online
-
Cek Kesehatan Gratis, Akses Sulit: Mengapa Masih Banyak yang Tertinggal?
Terpopuler
- Dukung Penyidik Tahan Nikita Mirzani, Pakar Justru Heran dengan Dokter Reza Gladys: Kok Bisa...
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Hotman Paris Skakmat Fidaus Oiwobo, Ketahuan Bohong Soal Keturunan Sultan Bima
Pilihan
-
Saham BJBR Anjlok, Aksi Jual Marak Usai Dirut dan Corsec Terjerat Korupsi Dana Iklan Bank BJB
-
Owner Wong Solo Grup Laporkan Pengusaha Asal Bekasi dalam Kasus Penipuan Investasi
-
Sosok Widi Hartoto Corsec Bank BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan, Punya Harta Miliaran Rupiah
-
Kembali Difitnah Soal Kirim Utusan ke PDIP, Jokowi: Diam dan Senyumin Aja
-
Driver Ojol Dapat 'Tunjangan Hari Raya (THR)' 2025, Ini Kriteria dan Syaratnya
Terkini
-
Cara Daftar Mudik Gratis Semen Padang ke Mentawai, Kuota 800 Orang di Lebaran 2025
-
Daihatsu Padang Bagi-bagi Umrah dengan Syarat Ini Lewat DAIFIT 2025
-
Jadi Best Retail Bank Indonesia, BRI Komitmen Hadirkan Layanan Perbankan Berbasis Digital yang Makin Inklusif
-
Jalan Tol Padang-Sicincin Dibuka Saat Mudik Lebaran 2025, Ini Penjelasan Hutama Karya
-
Kejar-kejaran dengan Polisi, Kurir Ganja 26 Kg Diringkus di Pasaman Barat, 1 Pelaku Residivis!