Penduduk Miskin di Pesisir Selatan Bertambah, Tertinggi Kedua di Sumbar

SuaraSumbar.id - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selama 2021 bertambah. Hal ini seiring anjloknya ekonomi petani dari sektor tanaman pangan.

Kondisi ini menempatkan daerah berjuluk 'Negeri Sejuta Pesona' berada di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian dikatakan Kepala Koordinator Fungsi Sosial BPS Pesisir Selatan, Billal Asyiddiq, melansir Antara, Senin (27/12/2021).

"Pondasi ekonomi mereka rapuh dan rentan terhadap gejolak ekonomi, sehingga rawan terjerembab ke jurang kemiskinan jika ada gejolak harga seperti bahan pokok, pupuk dan bencana alam, misalnya," katanya.

Baca Juga: Bagi-bagi Skin Gratis, Klaim Kode Redeem Fortnite 27 Desember 2021

Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir,kata Billal, tren pergerakan angka kemiskinan di Pesisir Selatan mengalami pasang surut, dengan kecenderungan meningkat.

Pada 2019 tercatat sebesar 7,88 persen, lalu turun 7,61 persen selama periode 2020. Kemudian pada 2021 yang mencapai 7,92 persen dengan populasi penduduk miskin di atas 37 ribu jiwa dari sekitar 500 ribu jiwa.

Pada periode tersebut nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dari pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga dan modal tanam, seiring ambruknya produksi akibat bencana alam.

"Hal ini diperparah dengan naiknya harga bahan pokok dan mahalnya pupuk subsidi akibat kelangkaan. Akibatnya, modal tanam menjadi tinggi. Sementara harga jual tidak naik," katanya.

Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang disusun pemerintah kabupaten harus fokus pada lapangan usaha yang rentan dengan gejolak ekonomi seperti pertanian.

Baca Juga: Ada 46 Kasus Varian Omicron di Indonesia, Luhut: Pengetatan Akan Dilakukan Ketika Sudah...

Apalagi sektor perekonomian merupakan sumber utama pertumbuhan di Pesisir Selatan dan sekaligus sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak atau lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja.

"Pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya soal laju peningkatan PDRB semata, tapi juga sejauh mana kemampuannya menekan angka kemiskinan," kata dia.

Kepala Bappeda Hadi Susilo mengakui terjadinya gejolak ekonomi dua tahun terakhir akibat Covid-19, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya sektor pertanian.

Pada 2022 pemerintah kabupaten dalam memperbesar porsi anggaran untuk pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat peran penting lapangan usaha pertanian bagi kinerja perekonomian daerah.

"Detailnya saya kurang tau, tapi yang pasti sudah lebih besar dari tahun sebelumnya," tukasnya.