Utang Negara Bisa Tembus Rp 10 Ribu Triliun, Eks Waketum Gerindra: Rakyat Harus Membayar

SuaraSumbar.id - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono merespons meningkatnya utang Indonesia di masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, utang yang meninigkat pada masa Pemerintahan Jokowi pada saat ini tidak perlu dipersoalkan karena digunakan untuk menyejahterakan ratusan juta rakyat Indonesia.

“Karna utang yang diambil Presiden Jokowi rakyat yang menikmati dari pengunaan utang, maka rakyat harus membayar dengan disiplin bayar pajak," katanya dalam cuitan yang dikutip Suara.com pada Kamis (26/8/2021).

Dia mengemukakan, rakyat membayarkan melalui pajak PBB.

"Kalau ada masih ada pendapatannya untuk belanja dan bayar pajak PBB,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia pun menambahkan memberi solusi sederhan jika Indonesia tidak mampu membayar utang luar negerinya.

"Kalau pendapatan enga cukup bayar UTANG. Ya kangmas @jokowi hrs berani kemplang UTANG atau cari UTANG baru lagi untuk nutup UTANG.. Gampang kan.. Yg penting UTANG utk rakyat Indonesia bukan utk foya foya," sambungnya dalam cuitan lanjutan.

Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memprediksi besar kemungkinan Presiden Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp 10 ribu triliun lebih ke presiden berikutnya.

Didik mencatat, utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN sebesar Rp6.527 triliun, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kuartal II Turun jadi USD 415,1 Miliar

Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan sebesar Rp 1.089,96 triliun.

“Jadi total utang pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sekarang sebesar Rp 8.670 triliun,” tuturnya.

Selain itu, kata Didik, BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Sementara, seandainya gagal bayar atau bangkrut, maka harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.

“Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp 10 ribu triliun,” kata dia.