SuaraSumbar.id - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak pemeritan Indonesia untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Desakan ini datang setelah penambahan kasus Covid-19 di Indonesia yang mencapai lebih dari 12 ribu dalam satu hari.
Pernyataan itu tertuang dalam laporan situasi yang dicatatkan WHO, Kamis, (17/6/2021). WHO juga menyoroti terkait ketersediaan tempat tidur seiring terus meningkatkan kasus di Indonesaia.
"Dengan peningkatan penularan karena adanya varians of concern (VOC), diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi," kata WHO dalam laporan terbarunya.
Dalam laporan situasi itu, WHO juga menyoroti bahwa Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang signifikan di beberapa provinsi dan kabupaten.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah MUI Mencantumkan Label Halal Untuk Asbak Rokok?
Sebelumya, Satuan Tugas (Satgas) Nasional Covid-19 melaporkan bahwa provinsi dengan jumlah kasus baru terkonfirmasi tertinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Riau.
Pada 10 Juni lalu, Satgas melaporkan, tingkat hunian tempat tidur (BOR) di beberapa provinsi di Jawa telah mencapai lebih dari 50 persen, antara lain di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah. 2 Peningkatan jumlah kasus dan BOR terbesar terjadi di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat penanganan COVID-19 di dua kabupaten ini, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Tentara Nasional (TNI) dan Polisi (Polri).
Di samping itu, Kemenkes juga telah mendistribusikan sekitar 50.000 dosis vaksin Covid-19 untuk mempercepat peluncuran vaksinasi di Kudus.
Sementara itu, dalam keterangannya, Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Whole Genum Sequencing (WGS) terus dilakukan karena dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat.
Baca Juga: Indonesia Darurat Covid-19, Pemerintah Pusat Masih Nekat Dorong Sekolah Dibuka
Hasil WGS digunakan untuk mengendalikan distribusi varian Covid-19 yang menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen mempercepat proses WGS di laboratorium dari yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 minggu, menjadi 1 minggu.
"Semakin cepat rentang waktu pemeriksaan ini, diharapkan data yang didapat semakin aktual dan dapat dilakukan penanganan yang cepat," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (17/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Meski demikian, pemeriksaan strain virus bukanlah kewajiban mutlak pad kasus positif. Karena WGS memiliki metode khusus. Dan tidak semua kasus positif layak dilacak genomiknya. Misalnya kasus dengan gejala tidak biasanya maupun kasus pada pelaku perjalanan luar negeri dan lain-lain.
Untuk itu, apapun jenis varian yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang perlu dilakukan ialah memperketat lrotokol kesehatan. Tidak ada ada jalan lain sebaik disiplin protokol kesehatan. "Karena iutlah kita dapat memutus rantai penularan secara efektif dan efisien," lanjut Wiku. (Suara.com)
Berita Terkait
-
FC Dallas Makin Populer Berkat Netizen Indonesia, Maarten Paes: Ini Gila
-
3 Pemain yang Kurang Perkuat Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024, Timbul Tanda Tanya
-
Kakek Jateng, Nenek Jakarta, Pemain Ajax: Satu Kehormatan Bela Negara Anda
-
Thailand Mode Serius untuk Piala AFF 2024, Sertakan Empat Pemain Abroad
-
Piala AFF 2024: Thailand Tanpa Messi Jay, Timnas Indonesia Melenggang Juara?
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
48 TPS Pilkada 2024 di Agam Rawan Bencana, Ini Penjelasan Bawaslu
-
Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Ini Desakan Ketua MPR RI
-
Soroti Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kompolnas: Perketat Tes Psikologi Personel Pegang Senjata!
-
Kasus Polisi Tembak Mati Polisi di Solok Selatan, Sahroni Tekankan Hal Ini di Polda Sumbar
-
Perintah Kapolri, Propam dan Irwasum Tangani Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan