Polemik Penolakan Nama Puncak Jokowi di Kawasan Mandeh Pesisir Selatan

SuaraSumbar.id - Rencana penggantian nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi di sekitar Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menuai polemik. Sejumlah tokoh masyarakat menolak penggantian nama tersebut.

Wali Nagari Sai Nyalo, Marjam mengatakan, hampir sebagian besar warga dan Ninik Mamak setempat menolak perubahan nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi.

“Memang benar pergantian nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi dapat penolakan dari beberapa Ninik Mamak dan masyarakat setempat,” katanya kepada Covesia.com - jaringan Suara.com, Rabu (28/4/2021).

Penolakan kian terasa saat pihaknya berupaya melakukan sosialisasi terkait pembangunan pergantian nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi tersebut.

“Sebagai pemerintah nagari, kami sangat mendukung setiap pembangunan positif yang ada di kawasan wisata ini, katanya.

Hanya saja, karena mendapatkan banyak penolakan, pihaknya berharap pemerintah daerah Pesisir Selatan turun tangan kembali mensosialisasikan rencana penggantian nama ini.

Sebelumnya, penolakan juga disampaikan oleh salah seorang tokoh pemuda di Nagari Sungai Nyalo, Alessandro Satri.

“Kami berharap rencana Pak Bupati mengubah nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi dibatalkan karena merusak tantanan sejarah yang telah ada. Kalau ingin bikin nama di tempat lain saja yang punya landasan sejarahnya,” kata Alessandro Satri.

Menurutnya, nama Puncak Paku tersebut merupakan sejarah yang telah dinamai oleh nenek moyang mereka sejak dulu. Penamaan tersebut sesuai dengan lokasinya yang ditumbuhi banyak pohon paku.

Baca Juga: Mantan Kondektur dan Sopir Angkot Diangkat Jokowi Jadi Menteri Investasi

Atas dasar itu, dinamailah oleh nenek moyang terdahulu dengan nama Pantai Paku dan puncak tertinggi di pantai itu dinamai Puncak Paku.

“Semua ini memang tak bisa dipungkiri, terbukanya kawasan wisata Mandeh memang karena peran besar dari Presiden Jokowi beserta jajarannya serta para pegiat pariwisata pada tahun 2015,” katanya.

Sementara itu, Ketua KAN Ampang Pulai, Dt Rajo Nan Sati belum mau berkomentar banyak terkait isu pergantian nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi itu.

Pihaknya bersama pemangku adat lain, tokoh masyarakat, tokoh pemuda belum mengetahui pasti apakah benar mau diganti atau tidak oleh pemerintah daerah.

“Itu baru isu dan kita belum tau apakah benar mau dibangun atau tidak,” tegasnya.

Jika seandainya memang dibangun, ucap Dt Rajo Nan Sati, seharusnya sangat banyak pihak dilibatkan dalam pergantian sebuah nama yang ada di satu nagari, dan harus ada kesepakatannya.