Warga Minang Percaya Pemerintah Bungkam Ulama, Pengamat: Itu Faktanya

SuaraSumbar.id - Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan melakukan pembatasan dakwah.

Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Sumbar, Asrinaldi mengatakan, objektivitas lembaga survei SMRC memang diakui.

"Dari segi hasil, tentu ini sebuah fakta yang memang harus diakui. Kalau persepsi masyarakat Sumbar terkait rezim ini masih sama seperti yang dulu, bahwa rezim cendrung mengkriminalisasi ulama," katanya saat dihubungi SuaraSumbar.id melalui telepon seluler, Selasa (7/4/2021).

Baca Juga: Mohon ke Wapres, Mahyeldi Minta 5 Pasar Rakyat di Sumbar Direnovasi

Menurutnya, ini persepsi berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami dan apa yang diketahui melalui media sosial maupun informasi orang.

"Memang seperti itu faktanya sekarang. Tentu fakta ini mesti menjadi perhatian pemerintah, dalam hal ini presiden Joko Widodo berserta kabinetnya," katanya.

Terkait adanya pengaruh Anis Baswedan yang disebut-sebut sebagai calon presiden, Asrinaldi menilai bisa dihubungkan dengan survei tersebut.

"Bisa dihubungkan, tapi hubungannya tidak terlalu kuat menurut saya karena dua posisi yang berbeda. Pertama Anis disebut calon presiden dan kedua adanya kriminalisasi terhadap dan ada hubungan langsung," katanya.

Namun referensi orang terhadap Anis, kata dia, tidak hanya di Sumbar, tapi di seluruh Indonesia hasil survei menyatakan dia dibawah Prabowo.

Baca Juga: Survei: Warga Minang Pendukung Anies Percaya Pemerintah Bungkam Umat Islam

Berdasarkan hasil survei itu juga, Asrinaldi mengakui bahwa masyarakat Sumbar memang agak unik. Seperti PKS yang mendapatkan dukungan di Sumbar disamping partai Gerindra.

"Barangkali, Ini juga sebuah pertanda bahwa isu-isu agama dan masalah politik identitas itu masih menguat di Sumbar. Nah, ruang ini akan lebih menguntungkan PKS, karena dia berhasil membangun persepsi opini terkait dengan agama dan PKS memang hal ini yang diperjuangkannya," kata dosen politik Unand itu.

Senada dengan itu, pengamat politik lainnya, Najmudin Rasul juga menyatakan bahwa anggapan adanya kriminalisasi terhadap ulama memang sesuai dengan kenyataan yang dilihat masyarakat.

"Kalau melihat kenyataannya sekarang, tampak sekali telah terjadi kriminaliasi terhadap ulama," katanya.

Najmudin mencontohkan adanya ustaz yang dicurigai sebagai teroris dan ada ustaz yang diawasi ketika menyampaikan ceramah. Ini merupakan hal untuk mengkriminaliasi tokoh-tokoh Islam.

"Baru-baru ini, keberadaan salah satu pondok pesantren di Jawa Timur yang dikaitkan dengan ISIS," katanya.