SuaraSumbar.id - Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan melakukan pembatasan dakwah.
Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.
Survei berskala nasional itu berlangsung pada tanggal 28 Februari hingga 5 Maret 2021. Jumlah responden yang terlibat mencapai 1.064 yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.
"Temuan umum survei menunjukkan mayoritas warga muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam," kata Saidiman Ahmad dalam rilis yang diterima Suara.com.
Baca Juga: Dari 100 yang Diseleksi, Cuma 85 Sekolah di Jakarta Diizinkan Buka Besok
Sekitar 60 persen responden tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Sedangkan 54 persen lainnya menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54 persen tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.
Dari sisi Capres yang didukung, kecenderungan menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim pendukung Anies Baswedan.
Sekitar 51 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 62 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sementara itu, kecenderungan terkuat membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung Ganjar Pranowo. Sekitar 76 pemilih Ganjar tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Kemudian, 69 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam dan 71 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Baca Juga: Giliran Poster Anies-Gatot Jadi Capes-Cawapres 2024 Beredar di Medsos
Dari segi partai politik, kecenderungan terkuat yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim yang mendukung PKS.
Berita Terkait
-
Jokowi Masih Dianggap 'Bos', Ganjar Komentari Matahari Kembar
-
Singgung Omongan Ganjar soal Menteri Temui Jokowi, PSI: Jangan Menjalankan Politik Pecah Belah
-
Ganjar Pasang Badan! Hadiri Sidang Hasto, Beri Dukungan Moral di Tengah Kasus Suap PAW
-
Tonton Langsung Sidang Kasus Sekjen PDIP, Ganjar Pranowo: Semangat Mas Hasto
-
Kongres PDIP Terus Ditunda, Ganjar Pranowo Ungkap Alasan 'Hari Baik', Tapi Ada Apa Sebenarnya?
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- 10 HP Midrange Terkencang Versi AnTuTu Maret 2025: Xiaomi Nomor 1, Dimensity Unggul
- 6 Rekomendasi Parfum Indomaret Wangi Mewah Harga Murah
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
Pilihan
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
-
8 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaik April 2025
-
Hasil BRI Liga 1: Comeback Sempurna, Persib Bandung Diambang Juara
-
RESMI! Stadion Bertuah Timnas Indonesia Ini Jadi Venue Piala AFF U-23 2025
Terkini
-
Banun Kinantan, Nama Bayi Harimau Sumatera yang Lahir di TMSBK Bukittinggi!
-
Klik Link DANA Kaget Aktif Hari Ini, Waspada Jebakan Penipu dan Ini Cara Amannya!
-
Kapan Tol Padang-Sicincin Beroperasi Penuh? Ini Jawabannya
-
DANA Kaget 18 April 2025: Siapa Cepat Dia Dapat, Klaim Saldo Gratis Sekarang!
-
Wacana Sumatera Barat Jadi Daerah Istimewa Minangkabau Menguat Lagi, Ini Alasan dan Dasarnya!