SuaraSumbar.id - Pasca dikeluarkannya Maklumat Kapolri terkait tentang penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) Nomor: Mak/1/I/2021, tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
Polda Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran akan segera menindaklanjutinya terkait larangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI) menyusul dikeluarkannya Maklumat Kapolri tentang penghentian aktivitas FPI.
Maklumat Kapolri bernomor: Mak/1/I/2021, mengatur kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.
"Akan kami pantau, baik itu berupa aktivitas ataupun atribut yang berhubung dengan FPI di wilayah hukum Polda Sumbar," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu Setianto, dikutip dari Covesia.com--jaringan Suara.com, Jumat (1/1/2021).
Sesuai dengan Maklumat Kapolri tersebut, pihaknya meminta kepada masyarakat agar menginformasikan kepada pihak kepolisian terdekat, apabila menemukan adanya atribut, logo maupun spanduk Front Pembela Islam (FPI).
"Karena Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang kegiatan dan membubarkan FPI sebagai organisasi maupun organisasi masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Kapolri menerbitkan Maklumat tentang pelarangan kegiatan FPI. Berikut isi maklumat tersebut:
1. Masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
2. Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
3. Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI/Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya terkait FPI.
4. Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.
"Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian," tegas Satake.
Komentar
Berita Terkait
-
Polda Sumbar Buru Pelaku Kejahatan Skimming Nasabah Bank Nagari
-
Kerugian Akibat Skimming Bank Nagari Capai Rp1,5 Miliar, Polisi Turun Tangan
-
Soal Pengeroyokan Anggota Brimob di Padang, Ini Pengakuan Jandia Eka Putra
-
Polisi Tetapkan 5 Tersangka Kasus Pengeroyokan Anggota Brimob
-
Kasus Panganiayaan Anggota Brimob Polda Sumbar, Kiper PSIS Semarang Jandia Eka Putra Diperiksa Polisi
Terpopuler
-
Video Viral! Cowok Ini Datang Lamar Pacarnya, Saat yang Sama Ada Rombongan Pria Lain Tiba Ingin Meminang
-
Siap Lawan Dewi Perssik Adu Jotos di Ring Tinju, Nikita Mirzani: Nanti Saya Pukul Sekali Pingsan
-
Videonya Viral! Istri Pasang Jebakan Betmen Anti Selingkuh di Mobil Suami, Modalnya Jarum Pentol
-
Viral Video Warga Usir Cewek yang Disebut Punya 2 Suami, Dikecam Publik: Kenapa Bajunya Dibakar!
-
Geger Istri Bunuh Suami yang Malas Kerja, Mayatnya Dimutilasi dan Zakarnya Dimasak
-
Merinding! Viral Video Resepsi Dekat Makam, Speaker sampai Diletakkan di Sela-sela Kuburan
-
Viral Video Siswa Tampar Keras Pacarnya di Dalam Kelas karena Dicueki, Polisi Turun Tangan
-
Thailand Bagikan 1 Juta Tanaman Ganja Gratis Warga, Menkes: Semua Bisa Memakainya