-
Anggot DPR RI desak percepatan pembebasan lahan Flyover Sitinjau Lauik.
-
Proyek siap anggaran, terkendala lahan dan kewenangan kehutanan.
-
Flyover solusi keselamatan dan distribusi logistik Sumatera Barat.
SuaraSumbar.id - Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta pemerintah provinsi setempat segera menuntaskan persoalan pembebasan lahan.
Proyek strategis yang menghubungkan Kota Padang dan Kabupaten Solok itu dinilai sudah siap dari sisi anggaran, namun masih terhambat urusan lahan.
Andre Rosiade menegaskan, keterlambatan pembebasan lahan berpotensi mengganggu percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang sejak awal dirancang sebagai solusi permanen untuk kawasan rawan kecelakaan tersebut. Ia meminta pemerintah provinsi lebih serius agar proyek bernilai triliunan rupiah itu tidak berlarut-larut.
“Saya minta pemerintah provinsi agak serius lah membebaskan lahannya,” kata Andre, Rabu (21/1/2026).
Menurut Andre, proyek Flyover Sitinjau Lauik dikerjakan langsung oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai badan usaha pelaksana (BUP) dan disebut sudah siap secara pendanaan. Kendala utama justru berada pada pembebasan lahan yang bersinggungan dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sekarang itu masalahnya pembebasan lahan, bukan pada Balai Jalan Nasional atau di Hutama Karya,” ucap dia.
Legislator yang salah satunya membidangi BUMN itu mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib sama dengan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin yang sempat terkendala persoalan serupa. Ia menyebut, proyek Flyover Sitinjau Lauik diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 triliun dengan masa pengerjaan sekitar 2,5 tahun.
Andre juga menyinggung rencana pemerintah provinsi yang dalam waktu dekat akan kembali melakukan pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi. Karena itu, ia berharap pengalaman sebelumnya bisa menjadi pelajaran penting.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi Sumbar belajar dari persoalan pembebasan lahan Jalan Tol Padang-Sicincin,” harap dia.
Secara terpisah, proyek Flyover Panorama I di kawasan Sitinjau Lauik diharapkan mampu menjawab tantangan karakteristik ekstrem jalur tersebut. Kondisi kemiringan curam, tikungan tajam, serta kerawanan bencana selama ini kerap menjadi kendala utama mobilitas masyarakat dan arus transportasi barang.
Selain untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas, pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik dengan nilai proyek sekitar Rp2,793 triliun juga ditujukan untuk mempercepat distribusi hasil bumi dan logistik dari Sumatera Barat ke berbagai provinsi tetangga. Dengan kelancaran pembebasan lahan, proyek ini diharapkan dapat segera berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak signifikan bagi konektivitas wilayah. (Antara)
