-
BBM wajib pakai etanol mulai 2027 untuk kurangi impor.
-
Mandatori bioetanol 10 persen dorong kedaulatan energi nasional.
-
Pertamina siap jalankan kebijakan BBM etanol ramah lingkungan.
SuaraSumbar.id - Pemerintah memastikan bahwa BBM wajib pakai etanol mulai tahun 2027. Hal itu ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat menyampaikan penerapan kebijakan mandatori bioetanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak.
“Di 2027, kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” ujar Bahlil, Jumat (24/10/2025).
Kebijakan BBM wajib pakai etanol 10 persen ini bertujuan memperkuat kedaulatan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Bahlil menegaskan, langkah ini akan menjadi tonggak baru dalam transisi menuju energi bersih berbasis nabati.
Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2024, impor minyak nasional masih mencapai 330 juta barel, terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel bahan bakar minyak (BBM). Melalui penerapan mandatori bioetanol E10, pemerintah berharap dapat menekan angka impor tersebut secara signifikan.
Bahlil meyakini, penerapan BBM dengan etanol 10 persen akan meniru kesuksesan kebijakan Biodiesel 40 (B40) yang sebelumnya berhasil memangkas impor solar Indonesia.
Catatan Kementerian ESDM menyebutkan, sepanjang 2020–2025, pemanfaatan biodiesel mampu menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar AS.
Kapan kebijakan ini mulai berlaku? Pemerintah menargetkan penerapan penuh pada 2027, dengan tahap uji coba dan persiapan infrastruktur dimulai lebih awal. Bahlil menegaskan, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Pertamina (Persero), sudah berjalan.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perusahaan pelat merah tersebut untuk melaksanakan kebijakan mandatori BBM etanol 10 persen.
“Pertamina mengambil langkah yang selaras dengan program pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional,” kata Simon.
Rencana penerapan BBM berbasis etanol juga menjadi pembahasan dalam kerja sama energi antara Indonesia dan Brasil. Menurut Bahlil, Brasil telah menerapkan kebijakan serupa dengan kadar etanol lebih tinggi.
“Mereka (Brasil) mandatori etanol, di negara mereka itu E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada juga E85,” ujar Bahlil.
Sebagai langkah awal, Kementerian ESDM mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari lebih dalam implementasi BBM etanol.
“Karena ini sesuatu yang baru, maka saya kirim tim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakar di sana. Mereka juga akan ke sini untuk saling memberi informasi dan pengetahuan,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui kebijakan mandatori campuran etanol 10 persen dalam BBM, sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor energi.
