CEK FAKTA: Prabowo Serahkan Pemberantasan Judol ke TNI Ulah Tak Percaya Polisi, Benarkah?

Beredar hoaks tentang Prabowo Subianto menyerahkan seluruh tugas pemberantasan judi online (judol) ke TNI.

Riki Chandra
Selasa, 21 Oktober 2025 | 15:06 WIB
CEK FAKTA: Prabowo Serahkan Pemberantasan Judol ke TNI Ulah Tak Percaya Polisi, Benarkah?
Ilustrasi Judi Online (pixabay/moritz320)
Baca 10 detik
  •  Klaim Prabowo serahkan pemberantasan judi online ke TNI salah.

  • Pemberantasan judi daring dilakukan bersama TNI, Polri, dan instansi terkait.

  • Unggahan viral Facebook berisi konten menyesatkan tanpa dasar fakta valid.

SuaraSumbar.id - Narasi yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyerahkan seluruh tugas pemberantasan judi online (judol) ke TNI karena polisi dianggap tidak bisa dipercaya mencuat dalam sebuah unggahan video di Facebook.

Berikut narasi yang beredar di medsos:

“Geger.. Prabowo Akhirnya Akan Percayakan Pemberantasan Judol Penyelundupan Kepada Tni Karena Polisi Tidak Bisa Dipercaya…”

Lantas, benarkah informasi tersebut?

Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta TurnBackHoax, tidak ditemukan berita kredibel tentang “Prabowo percayakan pemberantasan judi online dan penyelundupan kepada TNI karena polisi tidak bisa dipercaya”.

Beredar hoaks tentang Prabowo Subianto menyerahkan seluruh tugas pemberantasan judi online (judol) ke TNI. [Dok. Istimewa]
Beredar hoaks tentang Prabowo Subianto menyerahkan seluruh tugas pemberantasan judi online (judol) ke TNI. [Dok. Istimewa]

Hanya ditemukan bahwa Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemberantasan judi daring harus dilakukan secara terpadu oleh berbagai instansi, yakni TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama lembaga penegak hukum lainnya.

Misalnya, pada rapat kabinet perdana tahun 2024 Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan judi daring tidak boleh ada “beking” dan harus melibatkan berbagai instansi hukum. Bahkan, Kapolri pada Januari 2025 menyampaikan bahwa Peran TNI dalam pemberantasan judi online adalah sebagai dukungan dan kerja sama, bukan menggantikan peran Polri.

Kesimpulan

Klaim yang menyebut bahwa Prabowo “menyerahkan pemberantasan judi daring ke TNI karena polisi tidak bisa dipercaya” dan dinyatakan sebagai konten yang salah atau misleading atau berita hoaks.

Unggahan tersebut menampilkan narasi yang tidak memiliki dasar fakta yang dapat diverifikasi. Publik diimbau untuk lebih berhati-hati terhadap konten viral yang memuat klaim pemberantasan judi daring seperti ini. Selalu cek sumber resmi dan dibandingkan keterangan dari instansi terkait.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Terkini

Tampilkan lebih banyak