Langkah ini selaras dengan upaya nasional memerangi narkoba melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas Badan Narkotika Nasional (BNN). Program tersebut bertujuan membentuk desa atau nagari sebagai benteng awal dari serangan narkoba, melalui pendekatan berbasis partisipasi masyarakat.
Menurut data terbaru BNN, Sumbar termasuk dalam provinsi yang mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dalam lima tahun terakhir.
Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu titik perhatian karena posisinya yang strategis secara geografis, dilintasi jalur utama antar kabupaten dan kota.
Untuk itu, peran aktif wali nagari dan tokoh masyarakat sangat penting dalam mengedukasi serta melindungi warganya dari pengaruh jaringan narkotika.
Selain itu, pendekatan berbasis keluarga juga mulai digalakkan melalui program penyuluhan rutin di puskesmas dan posyandu.
Dengan status lima nagari dalam kategori nagari bahaya narkoba, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus menggencarkan langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, serta edukasi kepada masyarakat. Fokus utamanya adalah menyelamatkan generasi muda dari bahaya laten narkotika.
“Kita tidak bisa menutup mata, persoalan narkoba ini nyata di depan mata kita. Pemerintah daerah bersama semua pihak harus bekerja sama menekan angka penyalahgunaan ini sebelum makin meluas,” ujar Fadly.
Langkah deklarasi nagari bebas narkoba dan penguatan peran IPWL menjadi garda terdepan dalam memulihkan kondisi sosial masyarakat Tanah Datar yang terdampak narkotika. Dengan kolaborasi lintas sektor, upaya menjadikan seluruh nagari di Tanah Datar bersih dari narkoba diharapkan bukan sekadar wacana. (Antara)
