SuaraSumbar.id - Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) berkomitmen ikut menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kampus Muhammadiyah itu mengerahkan sebanyak 730 mahasiswa untuk memantau potensi praktik politik uang dalam alek demokrasi lima tahunan itu.
Lewat kerja sama dengan koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 170 elemen, para mahasiswa dari Fakultas Hukum UM Sumbar akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.
Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Wendra Yunaldi mengatakan, mahasiswa akan bertugas di lapangan untuk berkampanye melawan politik uang dan melaporkan segala bentuk penyimpangan kepada kampus, Panwaslu, dan Bawaslu.
Ia juga menyebut bahwa potensi terjadinya politik uang sangat tinggi, terutama menjelang akhir masa kampanye hingga hari pencoblosan.
“Para mahasiswa akan memberikan edukasi langsung ke masyarakat dan bertugas melaporkan segala bentuk penyimpangan ke Bawaslu dan Panwaslu,” kata Wendra, Rabu (13/11/2024).
Menurutnya, praktik politik uang juga kerap terjadi dalam perekrutan saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama dengan adanya celah pembayaran kepada saksi agar memilih pasangan calon tertentu.
Selain itu, Wendra meminta agar Bawaslu mengambil tindakan tegas terhadap laporan masyarakat dan mahasiswa terkait politik uang. Ia berharap segala bentuk laporan dapat segera ditindaklanjuti sebagai bukti keseriusan dalam mengawasi proses Pilkada yang bersih.
Petugas KPPS juga diharapkan ikut mengawasi potensi kecurangan, seperti penggunaan kamera atau ponsel saat pemungutan suara, yang dapat digunakan sebagai bukti visual untuk politik uang.
Dalam rangkaian pengawasan ini, UM Sumbar juga berharap masyarakat dapat menolak bujuk rayu politik uang demi masa depan daerah yang lebih baik.
“Masyarakat yang mencintai daerahnya, tidak akan memilih pemimpin karena uang. Jangan mau diiming-imingi apapun,” pungkas Wendra. (antara)
