SuaraSumbar.id - Pemindahan pegawai pemerintah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebaiknya dilakukan secara bertahap, tidak berbondong-bondong.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan seputar keberlanjutan IKN, dikutip dari Antara, Minggu (27/10/2024).
"Nanti kita lihat lah. Begini, lebih baik kan fokus ya, jadi tidak perlu semuanya berbondong-bondong," katanya.
Prasetyo menyarankan agar kunjungan kerja ke IKN hanya difokuskan pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.
Menurut Prasetyo, kunjungan yang bertujuan untuk pengawasan tidak perlu dihadiri oleh banyak pihak, cukup perwakilan dari kementerian terkait.
"Kalau hanya sekadar melihat ke sana, tidak perlu ramai-ramai. Cukup kementerian kunci," ujarnya.
Menyoal Peraturan Presiden terkait pemindahan ibu kota negara, Prasetyo menyebut masih dalam proses pengkajian dan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto setelah seluruh dokumen dan rencana siap.
"Ya nanti kita lihat, kita pelajari. Begitu semua sudah ready, sudah siap, beliau yang akan tanda tangan," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa peresmian Istana Garuda di IKN oleh Presiden Prabowo termasuk dalam rencana 100 hari kerja pertamanya.
"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," katanya.
