SuaraSumbar.id - Pemerintah Kota Padang menyusun rencana pengelolaan sampah menggunakan sistem Teknologi Refused Derived Fuel untuk mengantisipasi produksi sampah yang terus meningkat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pengelolaan sampah dengan sistem RDF itu rencananya akan dilakukan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Menurut Andree, TPST sistem RDF ini merupakan salah satu alternatif pengolahan sampah dengan kapasitas 200 ton/hari. "TPST adalah proyek yang diharapkan dapat mengatasi pengelolaan sampah di Kota Padang yang dalam per harinya mencapai 650 ton," ujarnya, Selasa (11/6/2024).
Ia mengatakan dengan TPST sebanyak 200 ton sampah dapat dikelola menjadi RDF. Dalam pengelolaannya, TPST membutuhkan biaya operasional sebesar Rp18,75 miliar.
"Dengan adanya TPST nanti, kita harap juga dapat membantu mengubah pola perilaku masyarakat dari paradigma lama menjadi kumpul, pilah, angkut, dan buang. Nanti TPST diharapkan juga akan menghasilkan PAD," ujarnya.
Sementara itu Kepala BPPW Sumbar, Maria Doeni Isa menyampaikan saat ini pelaksanaan pembangunan TPST tengah ditinjau dan dikaji.
Targetnya tahun ini akan dimulai pembangunan kemudian direncanakan akan selesai pada tahun 2025 dan bisa segera dimanfaatkan.
"Tahun 2025 akan mulai dimanfaatkan, kemudian setelah pemeliharaan nanti asetnya akan diserahkan ke Kota Padang," katanya.
Ia mengatakan selain untuk TPST-RDF, Pemkot Padang juga telah berkomitmen dengan BPPW Sumbar terkait aset-aset lain yang dibangun oleh Kementerian PUPR. (Antara)
