Korban Erupsi Gunung Marapi Dapat Bantuan 157 Ton Beras Jelang Ramadan 2024

Sebanyak 157 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar disalurkan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Marapi.

Riki Chandra
Sabtu, 09 Maret 2024 | 23:55 WIB
Korban Erupsi Gunung Marapi Dapat Bantuan 157 Ton Beras Jelang Ramadan 2024
Anak-anak bermain di ladang saat Gunung Marapi mengeluarkan abu vulkanik yang terlihat dari kaki Gunung Singgalang, Nagari Pandai Sikek, Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu (7/1/2024). [ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww]

SuaraSumbar.id - Sebanyak 157 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar disalurkan untuk masyarakat korban erupsi Gunung Marapi. Mereka yang terdampak tersebar di Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

"Penyaluran cadangan pangan ini adalah wujud sensitivitas dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Erupsi gunung Marapi yang masih terjadi. Ribuan hektare lahan pertanian terdampak dan aktivitas warga terganggu," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/3/2024).

Menurut politikus PKS itu, beras cadangan pangan di Provinsi Sumbar selalu disiagakan untuk merespons kejadian kebencanaan yang menimpa masyarakat.

Dia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus selalu melakukan pencatatan dan pendataan sewaktu terjadi bencana di daerah masing-masing, sehingga penyaluran cadangan pangan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

"Berdasarkan laporan yang kita terima dari pemerintah kota dan kabupaten, maka total penyaluran cadangan pangan kali ini berjumlah 157 ton. Rincinya, untuk Padang Panjang 8,9 ton, Tanah Datar 68 ton, dan Agam 79 ton. Setiap jiwa yang terdampak itu mendapatkan bantuan 4,5 kilogram," kata Mahyeldi.

Selain itu, penyaluran beras cadangan pangan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak erupsi menjelang masuknya Ramadan 1445 H. Terlebih, saat ini terjadi lonjakan harga beras premium di pasaran, yang memang tidak termasuk kategori beras yang dikendalikan oleh pemerintah.

"Pemerintah bersama Bulog juga akan menggelontorkan beras jenis SPHP dengan harga tertinggi Rp 11.500 per kilogram. Kita juga akan menggelar operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap Gubernur yang dalam kesempatan itu didampingi oleh Kepala Dinas Pangan Sumbar, Syaiful Bahri.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Panjang, Sonny Budaya Putra menyebutkan, Pasca erupsi Marapi pertama pada 3 Desember lalu, pihaknya telah mendata 478 KK terdampak, yang terdiri dari 1.998 jiwa. Hingga saat ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat masih terus terasa, termasuk kejadian gagal panen pada sejumlah lahan pertanian masyarakat.

"Kami juga akan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak erupsi, yang telah tergabung dalam beberapa kelompok tani. Kami juga akan memulai gerakan tanam cabai sebagai respons atas kenaikan harga cabai merah yang menyebabkan kenaikan inflasi," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

lifestyle | 13:50 WIB
Tampilkan lebih banyak