SuaraSumbar.id - Politikus Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Nofi Candra membantah proyek lumbung pangan atau food estate adalah sebuah suatu program gagal. Menurutnya, food estate perlu dilanjutkan karena tidak bisa melihat hasil dari sebuah program besar dalam waktu yang sebentar.
“Menurut saya tidak bisa kita sampaikan hari ini sebuah program gagal (food estate). Tapi program yang perlu kita perbaiki,” kata Nofi Candra dalam program Alek Demokrasi di siaran Padang TV pada Rabu (20/12/2023) malam.
Dalam program bertema “Benarkah mega proyek pertanian ini gagal? itu, Nofi menyebutkan bahwa program food estate perlu diperbaiki dan perencanaan matang. Paling penting ialah kesabaran untun melihat perkembangan hasil dalam program tersebut.
“Tidak bisa kita menuntut baru memulai langsung memberikan hasil yang maksimal. Butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun atau 3 kali tanam atau 4 kali tanam sampai 7 kali tanam mungkin sama dengan lahan-lahan lain atau daerah subur lainya,” tegas Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil I Sumbar itu.
Eks Anggota DPD RI itu tak menampik saat ini polemik program food estate terus bergulir. Banyak pihak yang menyebutkan program gagal hingga merusak lingkungan.
“(Padahal) yang pastinya program food estate mempergunakan lahan-lahan sub optimal atau lahan-lahan yang kelas 2,3 bahkan kelas 4. Kami yakin gagal program food estate di awal-awal itu wajar. Kalau berhasil ini yang menjadi masalah atau jadi pertanyaan,” katanya.
Sebagai anak petani, Nofi menyebut bahwa bicara tentang pertanian dan pangan tidak akan habisnya di negeri ini. Apalagi tentang cara bagaimana untuk memuliakan atau memajukan pangan tersebut dengan program berkelanjutan.
“Banyak hal sebenarnya yang telah terjadi tentang pangan, tentang pertanian, tentang baik ekonomi atau pelaku-pelaku dari petani itu sendiri. Dan, pertanian yang ada sama kita pada hari ini juga tidak tergantung oleh provinsi kita sendiri atau bangsa, tergantung dari kondisi dari dunia sekalipun,” kata dia.
“Dan seperti yang terakhir yang terjadi bagaimana krisis pangan melanda dunia yang mengakibatkan oleh situasi perang di negara-negara yang memiliki produksi pangan yang terbaik atau teknologi pangan yang terbaik,” sambungnya.
Menurut Nofi, untuk memajukan pangan juga dipengaruhi oleh situasi cuaca iklim yang tidak menentu. Serta, indikasi-indikasi akan terjadi perang antarnegara yang berkembang terkahir ini.
“Dan pastinya situasi tersebut, semuanya telah diatasi atau dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan dibuatnya program strategis nasional yang bernama food estate,” pungkasnya.
Dikritik PDIP hingga Mahfud MD
Sebelumnya, PDIP mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Hasto pada saat dimintai pendapat tentang dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.
Hasto juga memberikan peringatan bahwa sudah seharusnya politik merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi. Namun, dalam hal proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan, seperti penebangan hutan sampai habis.
