SuaraSumbar.id - Kasus dugaan korupsi si Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) masih bergulir di Kejati Sumbar. Perkara itu menyangkut pengadaan alat praktik siswa SMK tahun anggaran 2021.
"Penyidikan untuk perkara masih terus berjalan. Kami tengah memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti yang diperlukan," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Hadiman, Rabu (13/12/2023).
Hadiman menampik anggapan bahwa penyidikan perkara itu tidak dilakukan secara serius. Sebab, sampai saat ini tim Penyidik Kejati Sumbar masih terus bekerja sesuai peraturan dan ketentuan.
Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari auditor sebagai dokumen yang diperlukan sebelum menetapkan tersangka.
"Ketika hasil penghitungan kerugian negara selesai oleh auditor maka akan segera ditetapkan tersangka," jelasnya.
Hadiman kembali menegaskan komitmen pihaknya dalam memroses perkara itu, yaitu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
"Komitmen kami masih sama, semua pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban secara hukum maka akan ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.
Ia mengatakan penyidik juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari perkara tersebut.
Lebih lanjut Hadiman menjelaskan kasus itu terkait pengadaan peralatan praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar tahun anggaran 2021 dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar.
Dalam proyek tersebut terdapat empat kegiatan, meliputi pengadaan peralatan praktik utama siswa sektor kemaritiman (nautikal kapal tangkap ikan dan agribisnis perikanan air tawar), dan proyek pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan hasil pertanian serta unggas.
Selanjutnya, proyek pengadaan peralatan praktik utama siswa SMK sektor otomotif (teknik kendaraan ringan otomotif, teknik pengelasan, dan teknik instalasi tenaga listrik), dan proyek pengadaan barang praktik utama siswa SMK sektor pariwisata (perhotelan, tata kecantikan, kulit dan rambut, tata boga serta tata busana).
Sampai saat ini tim penyidik Kejati Sumbar telah memeriksa sebanyak 33 orang saksi dari berbagai latar belakang, yakni kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara, kepala sekolah, ULP, distributor, dan rekanan proyek.
Pengusutan kasus tersebut berawal ketika pihak kejaksaan menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan penggelembungan harga dalam proyek di Dinas Pendidikan Sumbar, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. (Antara)
