Isu Jabatan Jokowi 3 Periode Berhembus Lagi, Ketua Joman: Produk Haram Demokrasi

Isu masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiga periode berhembus lagi. Wacana tersebut dianggap sesat dan menjerumuskan.

Riki Chandra
Kamis, 01 September 2022 | 11:57 WIB
Isu Jabatan Jokowi 3 Periode Berhembus Lagi, Ketua Joman: Produk Haram Demokrasi
Ketua Jokowi Mania, Imanuel Ebenezer. [Suara.com/Arga]

SuaraSumbar.id - Isu masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiga periode berhembus lagi. Wacana tersebut dianggap sesat dan menjerumuskan.

"Usulan Jokowi 3 periode adalah produk haram bagi demokrasi," kata Ketua Jokowi Mania (Joman) Imanuel Ebenezer, dikutip dari Suara.com, Kamis (1/9/2022).

Dia meminta kepada pihak-pihak yang mengusulkan agar Jokowi menjabat 3 periode, melihat sejarah dunia. Terlebih sejarah bangsa Indonesia sendiri.

"Jangan memakai perbandingan Jerman dan Inggris. Mereka demokrasi parlementer. Kita dulu pernah, dan akhirnya malah bubar," tutur Imanuel.

Baca Juga:Luncurkan Teknologi 5G Mining di Freeport, Jokowi: Kita Buktikan Telah Bergerak Lebih Maju

Menurutnya, pihak-pihak pengusul 3 periode hanya ingin menjerumuskan Jokowi. Imanuel mengatakan, sudah ada beberapa contoh jatuhnya perdana menteri di negara yang menganut sistem parlementer.

Imanuel mengatakan, Indonesia adalah demokrasi langsung. Menurutnya, rakyat memilih presidennya secara langsung, dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak boleh ada di parlemen.

"Kita lihat kejatuhan Saddam Husein, Moamar Khadafi, Soeharto dan lain-lain. Belum lagi para pemimpin yang diisolasi dunia karena berkuasa panjang. Semuanya dimulai dari memperpanjang kekuasaannya," tuturnya.

Dia meyakini Jokowi tidak menginginkan berkuasa kembali. Ia menilai Jokowi hanya berharap munculnya pemimpin baru yang bisa seirama dan melanjutkan program-program pemerintahannya.

Untuk itu, kata dia, Jokowi Mania berharap tidak ada lagi gagasan Jokowi tiga periode. Ia menegaskan, wacana ini tidak boleh dilanjutkan.

Baca Juga:Masuk ke Bawah Tanah, Jokowi Tengok Sejarah Tambang PT Freeport di Grasberg

"Ini produk haram bagi demokrasi. Sangat berbahaya," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini