Selanjutnya, Aliasnsi Mentawai Bersatu juga, mendesak DPR RI untuk meminta maaf karena lalai menghargai, menghormati, dan melindungi keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu keberagaman dari Provinsi Sumbar. Kemudian juga mendesak undang-undang itu untuk direvisi dengan menambahkan dan mengakomodir keberadaan kebudayaan Mentawai sebagai salah satu karakteristik Provinsi Sumatra Barat.
Lanjutnya, dalam pembuatan UU tersebut, Aliansi Mentawai Bersatu tidak dilibatkan. "Sampai hari ini, kami tidak pernah dilibatkan terkait pembuatan UU ini yang sekarang telah di sahkan. Kami meminta UU ini direvisi," katanya.
