SuaraSumbar.id - Aliansi mahasiswa Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa ke kantor bupati dan DPRD setempat, Jumat (20/5/2022). Mereka menyuarakan persoalan harga kelapa sawit dan tingginya harga pupuk.
Koordinator aksi Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Ferdian Pratama mengatakan, Pemkab Pasaman Barat dan DPRD harus bersikap tegas terhadap pabrik kelapa sawit yang menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak.
Dia juga mengecam tindakan pabrik kelapa sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor sehingga memutuskan harga TBS secara sepihak.
"Pemkab Pasaman Barat dan DPRD harus bersikap tegas terhadap turunnya harga sawit terhadap perusahaan yang ada di Pasaman Barat. Turunkan harga pupuk yang saat ini melonjak naik. Percepat pemilihan wali nagari dan evaluasi atau copot kepala dinas perkebunan dan pertanian," katanya.
Baca Juga:Demo Mahasiswa Bentangkan Spanduk Raksasa "Hancurkan Oligarki" di Depan Gedung DPR
Mahasiswa lainnya, Eko Prayoga menekankan agar Pemkab Pasaman Barat dan DPRD dapat memperjuangkan masyarakat pekebun sawit.
"Perjuangkanlah masyarakat. Harga TBS anjlok, harga minyak goreng mahal dan pupuk mahal dan langka. Kami masyarakat ingin persoalan ini dapat menjadi perhatian," tegasnya.
Mahasiswa memberikan waktu tujuh hari kepada Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikan tuntutan yang mereka sampaikan.
Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menyambut baik aksi yang dilakukan mahasiswa karena merupakan masukan dan introspeksi bagi pemerintah.
Terkait persoalan harga sawit, katanya, pihaknya telah menyurati pabrik kelapa sawit yang ada.
Baca Juga:Terkait Larangan Ekspor CPO, Anggota DPR: 2,67 Juta Petani Sawit Berpotensi Kehilangan Penghasilan
"Kami sudah bertindak dengan menyurati perusahaan. Jika memang ada permainan dan tidak sesuai aturan maka perusahaan akan kami tegur dan berikan sanksi sesuai aturan," tegasnya.
Kemudian masalah pupuk yang mahal dan langka pihaknya akan segera turun ke kios-kios pupuk dan apa masalahnya.
Terkait persoalan pemilihan wali nagari, Pemkab Pasaman Barat telah membuat anggaran untuk pemilihan tahun ini. Kemudian mengenai pendefenitifan nagari baru masih menunggu tanda tangan Menteri Dalam Negeri.
"Persoalan mencopot kepala dinas akan kita evaluasi. Jika memang lalai dan tidak peduli kepada tugas dan fungsinya maka akan kita berhentikan," sebutnya.
Pihaknya meminta waktu 15 hari untuk menjawab dan memastikan semua tuntutan mahasiswa yang ada. Usai melakukan aksi di depan kantor bupati mahasiswa menuju DPRD dengan pengawasan pihak kepolisian, TNI dan Satpol PP.
Mereka disambut pimpinan DPRD dan anggota. Saat bersamaan semua perusahaan kelapa sawit sedang mengikuti rapat bersama anggota DPRD terkait permasalahan harga TBS.
Untuk itu, aksi mahasiswa akan dilanjutkan usai shalat Jumat sambil menunggu hasil keputusan hasil pertemuan DPRD dengan pihak perusahaan. (Antara)
