"Jangan BUMD yang sudah baik ini direcoki, apalagi bila hanya didasari oleh kemauan atau ambisi politik tentu beresiko besar terhadap Bank Nagari yang merupakan entitas bisnis keuangan dan perakan yang sangat sensnitif dlam menjaga kepercayaan nasabah. Jika nanti Bank Nagari anjlok kinerjanya apakah gubernur bersedia bertanggungjawab," tanya Hidayat.
Hidayat mengaku tidak yakin. Sebab, dua BUMD seperti Hotel Balairung milik Pemprov dengan aset Rp 150 miliar lebih selalu merugi. Akibatnya, tidak serupiah pun yang disetorkan ke kas daerah dari hasil usaha hotel tersebut.
"Tidak ada kebijkan atau tindakan tegas dari gubernur sampai saat ini, tetap saja membiarkan direksinya seperti itu. Begitu juga dengan PT Grafika, merugi dan mengalami banyak permasalahan, pura-pura tidak tahu saja gubernur," katanya.
Hidayat menegaskan apakah konversi ke syariah sudah menjadi kebutuhan daerah atau keinginan gubernur semata. "Persis yang saya tahu bahwa gubernur sangat bernafsu, itu iya. Gubernur sudah menyurati DPRD untuk meminta agenda pembahasan Ranperda konversi ini dilanjutkn walau Ranperda ini tidak masuk di Program Pembentukan Perda tahun 2022 ini, tapi walau tidak masuk Propemperda 2022 tetap ada pelung hukum untuk dapat dibahas tahun ini. Mudah mudahan sebentar lagi akan dibahas DPRD," jelas Hidayat.
Baca Juga:Jadi Pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra Malah Tak Masuk Struktur Pimpinan AKD DPRD Sumbar
"Mungkin Gubernur lupa dan gagal prioritas dalam mensyariahkan peradaban perekonomian rakyat Sumbar. Menurut saya, mestinya yang diprioritaskan dulu adalah mensyariahkan peradaban," ucapnya lagi.
