SuaraSumbar.id - Pengamat ekonomi senior, Rizal Ramli, juga mengomentari soal konflik sengketa tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Lewat media sosial Twitter miliknya, Mantan Menko Perekonomian itu menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tidak memperhatikan warganya.
Dia bahkan menyindir Ganjar hanya modal pencitaraan. Agar memiliki citra baik seakan dianggap merakyat, Ganjar juga disebut bekerja sama dengan media dan kelompok buzzer 'PollsteRP'.
"Ini Ganjar Pranowo modal pencitraan doang, pakai kontrak media dan borong PollsteRP seolah-olah merakyat dan prorakyat. Eh rakyat Wadas, Jateng, malah ditangkapin, kepiye (bagaimana)?," tulis Rizal Ramli dalam Twitter miliknya, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Rabu (9/2/2022).
Baca Juga:Situasi di Desa Wadas Masih Mencekam Pagi Ini, Polisi Disebut Lakukan Swiping HP Milik Warga
Untuk diketahui, Penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah 590/20 Tahun 2021 menjadi awal mula Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, bergejolak.
Mayoritas warga Desa Wadas menolak proyek pembangunan Bendungan Bener, salah satu di antaranya terkait penambangan quarry (batu andesit).
SK Gubernur Ganjar Pranowo itu tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021.
Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian menangkap sebanyak 23 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, saat proses pengukuran bakal lokasi Proyek Waduk Bener oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Selasa (8/2/2022).
Polisi menangkap puluhan warga yang menolak proyek Waduk Bener dengan tuduhan membawa senjata tajam. "Sebanyak 23 orang yang membawa senjata tajam tersebut dibawa ke Polsek Bener," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Alqudusy dalam siaran pers di Semarang.
Baca Juga:Polisi Kepung Desa hingga Tangkapi Warga Wadas, Legislator Demokrat: Ganjar Harus Bertanggungjawab!
Menurut dia, saat pengukuran lahan sempat terjadi ketegangan antara warga yang menolak proyek strategis nasional tersebut.
Petugas Gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purworejo, berada di lokasi untuk mengamankan proses mengukuran.
Ia menambahkan pengamanan yang dilakukan petugas gabungan tersebut didasarkan atas permohonan dari Kanwil BPN Jateng kepada Kapolda Jawa Tengah. Ia menjelaskan terdapat 70 petugas BPN yang melaksanakan pengukuran lahan di Desa Wadas.
