SuaraSumbar.id - Nama Marsekal Hadi Tjahjanto disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi-Maruf. Santer diisukan jenderal itu bakal menjadi menteri setelah melepas jabatannya sebagai Panglima TNI.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kocok ulang kabinet atau reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kami di DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," kata Dasco, dikutip dari Suara.com, Rabu (10/11/2021).
Senada dengan itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan semua keputusan terkait Hadi dikembalikan lagi kepasa Jokowi. Demokrat sendiri dikatakan Syarief tidak mencampuri dan enggan mengusulkan.
Baca Juga:Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Tokoh Perfilman Indonesia, Usmar Ismail
Syarief hanya memandang bahwa sebagai Panglima TNI, Hadi tentunya memiliki kemampuan.
"Saya pikir mungkin baik saja, tergantung presiden, hak prerogatif presiden karena dengan pengalaman beliau sebagai panglima memiliki ekpansif tersendiri. Jadi saya pikir tergantung presiden, saya sih lihat kemampuan dan kompetensinya bagus," kata Syarief.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya turut berkomentar terkait dengan isu kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI. Terkait rencana perombakan kabinet menurutnya wewenang Presiden, hanya saja ia mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.
"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Willy mengatakan, Nasdem sendiri pada prinsipnya menyerahkan kepada presiden yang terbaik terkait kabinet untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan. Hanya saja ia menegaskan, sifatnya tak boleh akomodatif.
Baca Juga:Usmar Ismail dan Daftar 3 Tokoh yang Diberikan Gelar Pahlawan Nasional di 2021
"Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan. Bukan hanya sekedar, ya utak-atik gatuk lah," tuturnya.
- 1
- 2
