"Katanya masih tahap awal, masih rencana dan belum apa-apanya dan ini masih memungkinkan untuk dirubah. Tapi seakan-akan intervensi dan intimidasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat menolak, jalan tol nggak bakal ada di Sumbar. Kita masyarakat yang terdampak seakan-akan dijadikan musuh bersama masyarakat Sumbar dalam upaya menggagalkan pembangunan jalan tol," katanya.
"Kita minta Ombudsman bertemu dengan pemegang kebijakan agar mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat yang terdampak dan bisa menjadi pertimbangan gubernur dalam memberi kebijakan," sambungnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Hariani membenarkan pihaknya telah menerima laporan masyarakat Limapuluh Kota yang terdampak pembangunan jalan tol.
"Sebetulnya laporan itu sudah mereka sampaikan di bulan Desember 2020 melalui WhatsApp. Nah, hari ini mungkin mereka ingin menyampaikan secara langsung. Semoga kita cepat melakukan proses jika dokumen-dokumen sudah lengkap. Karena hingga hari ini kami masih meminta dokumen kelengkapan," katanya.
Baca Juga:2.412 Orang di Sumbar Sudah Disuntik Vaksin Sinovac, Ini Kendala Vaksinasi
