Kerusakan Infrastruktur Bencana Pasaman Barat Tembus Rp 571,3 Miliar, Ini Rincian Dampaknya

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), mengungkap estimasi kebutuhan anggaran penanganan dampak bencana mencapai Rp 571,305 miliar. Angka tersebut mencerminkan besarnya dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah dan merusak berbagai fasilitas vital masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasaman Barat, Jhon Edwar mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan kerusakan infrastruktur bencana Pasaman Barat yang mencakup perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi, pengaman pantai, hingga infrastruktur air minum dan air bersih.

"Kebutuhan anggaran itu untuk perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi, pengaman pantai, infrastruktur air minum atau air bersih," kata Jhon Edwar, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara, total kerugian infrastruktur akibat bencana tercatat sebesar Rp197,120 miliar.

Dari angka kerugian tersebut, estimasi kebutuhan anggaran penanganan kerusakan infrastruktur bencana Pasaman Barat melonjak hingga Rp571,305 miliar guna memastikan seluruh fasilitas bisa kembali berfungsi normal.

"Kebutuhan anggaran itu telah kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Sumbar," ujarnya.

Jhon merinci, kerusakan jalan amblas tercatat terjadi di 11 titik. Lokasi tersebut meliputi Pamatang Panjang dan Ranah Koto Tinggi di Kecamatan Parit Koto Balingka, Batahan Tengah dan Batahan Barat di Kecamatan Ranah Batahan, jalan Kajai di Kecamatan Talamau, hingga ruas jalan di Talu, Katiagan Mandiangin, Air Bangis, Aek Nabirong, serta Sinuruik.

Selain jalan, kerusakan jembatan juga cukup signifikan dengan total 13 titik terdampak. Jembatan yang rusak tersebar di Ranah Koto Tinggi, Batahan Tengah, Talu, Sikabau, Koto Gadang Jaya, Kanai, Maligi, Sasak, Situak, Sikaping, Kajai, hingga Paraman Ampalu.

Kerusakan gedung tercatat di dua lokasi, yakni ruang kelas dan toilet SDN 14 Kecamatan Ranah Batahan serta pagar pembatas kantor Wali Nagari dan irigasi Desa Baru. Untuk irigasi, terdapat 23 titik kerusakan, sementara pengaman pantai rusak di 14 titik. Tak hanya itu, delapan infrastruktur air minum atau air bersih juga mengalami kerusakan.

"Ini semua data infrastruktur dari data sementara dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Sedangkan untuk rumah, pertanian, perkebunan, perikanan sarana pendidikan dan kesehatan masih divalidasi," jelasnya.

Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat hingga 29 Desember 2025, BPBD Pasaman Barat memastikan proses validasi data kerusakan infrastruktur bencana Pasaman Barat terus dilakukan bersamaan dengan pembersihan material longsor yang masih berlangsung di sejumlah titik terdampak. (Antara)