14 Ribu Lebih Warga Sumbar Masih Mengungsi, Tersebar di 113 Titik

SuaraSumbar.id - Pendataan pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat (Sumbar) harus terus dikebut dan diperbarui. Pasalnya, dampak bencana hidrometeorologi masih terjadi di sejumlah daerah.

Hingga Minggu (14/12/2025), jumlah pengungsi bencana di Sumbar mencapai 14.682 jiwa. Mereka tersebar di 113 titik pengungsian di 8 kabupaten dan kota.

Pemprov Sumbar mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk terus memaksimalkan pembaruan data dari wilayah masing-masing secara berkala dan rinci.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar, Syaifullah, mengatakan bahwa peran pemerintah kabupaten/kota, melalui Dinas Sosial, BPBD, serta instansi terkait lainnya, sangat penting dalam melaporkan sebaran pengungsi dan pelaksanaan dapur umum secara detail.

“Sejak hari pertama tanggap darurat hingga 13 Desember 2025, petugas Dinsos Sumbar terus standby di Posko Terpadu Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Aula Kantor Gubernur. Bersinergi dengan berbagai instansi dan lembaga, termasuk TNI, Polri, BPBD Provinsi, dan Dinas Terkait lain dalam menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Terutama sekali data sebaran pengungsi dan Dapur Umum,” kata Syaifullah dalam keterangan tertulis.

Menurut Syaifullah, penguatan Pendataan Pengungsi Sumbar menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan penanganan korban bencana banjir dan longsor. Data yang akurat akan memudahkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan distribusi bantuan dan pelayanan dasar bagi warga terdampak.

Ia merincikan, saat ini pengungsi tersebar di delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 554 jiwa, Pasaman Barat 1.491 jiwa, Padang Pariaman 528 jiwa, Kota Padang 1.426 jiwa, Pesisir Selatan 2.700 jiwa, Tanah Datar 1.512 jiwa, Kabupaten Solok 1.194 jiwa, dan Agam 5.277 jiwa. Total keseluruhan mencapai 14.682 jiwa di 113 titik pengungsian.

“Pengungsi ini ada dua jenis, yaitu pengungsi yang terpusat seperti di Tenda Pengungsian, Kantor Wali Nagari, Rumah Ibadah, dan sejenisnya. Serta, ada pengungsi mandiri yang menumpang di rumah tetangga, rumah kerabat, dan sejenisnya. Selain itu, ada sebagian pengungsi yang telah direlokasi ke hunian sementara seperti di Padang Panjang dan Kota Padang. Itu sudah lepas status pengungsinya,” kata Syaifullah.

Lebih lanjut, Syaifullah menekankan agar kabupaten/kota melaporkan data pengungsi secara berkala, termasuk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Data tersebut sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyiapkan langkah lanjutan, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

“Dinsos Sumbar sudah membuat grup Whatsapp bersama perwakilan Dinsos kabupaten/kota terdampak. Kita harap pendataan ini semakin maksimal. Ini penting bagi kelanjutan nasib warga kita yang terdampak bencana banjir dan longsor,” ucap Syaifullah menutup, menegaskan kembali pentingnya Pendataan Pengungsi Sumbar yang akurat dan berkelanjutan.