- PDIP resmi pecat Wahyudin Moridu buntut video viral merampok uang negara.
- Komaruddin Watubun sebut PAW segera dilakukan setelah surat pemecatan keluar.
- Wahyudin Moridu klarifikasi dan minta maaf atas ucapan viral di media.
SuaraSumbar.id - Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pemecatan itu dilakukan usai viralnya video Wahyudin yang menyebut akan “merampok uang negara”.
Keputusan pemecatan dituangkan dalam surat resmi DPP dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dijadwalkan berjalan dalam waktu dekat.
Kasus ini mencuat saat rekaman video berdurasi pendek memperlihatkan Wahyudin berada di dalam mobil sambil bercanda bersama seorang perempuan.
“Kita hari ini menuju Makasar menggunakan uang negara hahaha. Kita rampok saja uang negara ini kan, kita habiskan saja biar negara ini semakin miskin,” katanya dalam video yang beredar.
Pemecatan Wahyudin Moridu merupakan respons organisasi setelah DPD PDIP Provinsi Gorontalo melakukan klarifikasi dan mengirimkan laporan ke DPP.
"DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan, dan dalam waktu dekat segera dilakukan PAW," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komaruddin Watubun.
Wahyudin kemudian mengeluarkan video klarifikasi dan meminta maaf.
"Saya, Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, saya didampingi istri saya. Dengan ini, atas nama pribadi dan keluarga, saya memohon maaf atas video yang telah diviralkan di media sosial TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung masyarakat Gorontalo," katanya.
Berikut fakta-faktanya:
1. Pemecatan Resmi
DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wahyudin Moridu dan meminta DPD Gorontalo melaksanakan prosedur PAW untuk mengisi kursinya. Proses administrasi partai dinilai telah berjalan sesuai mekanisme internal.
2. Buntut Video Viral
Dalam rekaman yang menyebar, Wahyudin menyebut akan “merampok” uang negara sambil tertawa. Potongan video tersebut menjadi sumber reaksi publik luas yang menilai pernyataan itu menyinggung dan merendahkan amanah publik.
3. Klarifikasi DPD dan Rekomendasi Etik
DPD PDIP Gorontalo melakukan klarifikasi lalu merekomendasikan tindakan organisasi ke DPP melalui komite etik dan disiplin, yang akhirnya mengarah pada keputusan pemecatan.
Berita Terkait
-
10 Istilah Paling Banyak Dicari Warganet Sepanjang Tahun 2025
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Bukan Sekadar Tren Viral: Memahami Kekuatan Pop Culture di Era Digital
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
KLH Segel 5 Tambang di Sumbar, Diduga Picu Banjir DAS Batang Kuranji Padang
-
72 Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam Belum Ditemukan, Pencarian Dikebut Pakai Alat Berat
-
Parah! Kematian Ikan Danau Maninjau Tembus 1.428 Ton, Petani Merugi Rp 32,86 Miliar
-
Danantara dan BP BUMN Konsolidasikan 1.000 Relawan BUMN di Sumatra, Dukung Pemulihan Warga Terdampak
-
BRI Terjunkan Berbagai Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera