SuaraSumbar.id - Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Sumatera Barat (Sumbar) masih tertahan di Kamboja karena bermasalah di tempat kerjanya hingga saat ini.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumbar, Jupriyadi, menyatakan proses pemulangan PMI nonprosedural tersebut tengah berjalan.
"Betul ada yang tertahan di Kamboja dan sekarang itu masih berproses," ujar Jupriyadi, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, BP3MI Sumbar telah mengirim surat ke kementerian terkait, yang selanjutnya diteruskan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh agar membantu pemulangan warga Sumbar tersebut.
Jupriyadi menjelaskan bahwa PMI ilegal itu bekerja di Kamboja selama enam bulan terakhir sebagai operator judi online. Awalnya, saat berada di Tanah Air, ia dijanjikan bekerja sebagai operator komputer.
Namun, setibanya di Kamboja, pekerjaannya berubah dan justru digeluti sebagai operator judi online, yang menimbulkan masalah dan keinginan untuk kembali ke Sumbar.
Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi namun tanpa perlindungan jelas.
Pemerintah melalui BP3MI secara masif menyampaikan edukasi mengenai risiko PMI nonprosedural, khususnya yang bekerja di negara-negara tanpa perjanjian penempatan kerja resmi.
Indonesia sendiri telah menetapkan tiga negara yang tidak dianjurkan untuk bekerja, yakni Kamboja, Laos, dan Myanmar, karena tingginya risiko praktik ilegal, termasuk judi online.
“Larangan ini karena tidak ada perjanjian penempatan kerja dengan Indonesia,” jelas Jupriyadi.
Sepanjang 2025, BP3MI Sumbar mencatat dua kasus PMI ilegal bermasalah karena judi online di luar negeri, berasal dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.
Pihak BP3MI terus memantau dan mendukung proses pemulangan PMI nonprosedural yang tersandung masalah, termasuk yang sedang tertahan di Kamboja saat ini.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat akan prosedur legal bekerja di luar negeri serta risiko praktik ilegal yang dapat merugikan warga Sumbar. (Antara)
Berita Terkait
-
BNPB Peringatkan Ancaman Dua Bibit Siklon Tropis: Waspada Gelombang Tinggi
-
Klasemen Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 Usai Timnas Indonesia Sikat Kamboja
-
Sesaat Lagi Kick Off! Link Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027
-
Wamen Ekraf Dorong Pemulihan Ekonomi Kreatif Pascabencana di Sumbar
-
Mangkrak 10 Tahun, Stadion Utama Sumbar Kini Kembali Bergeliat
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas